Home » Cirebon » Sejumlah Wali Murid Keluhkan Aneka Ragam Pungutan Di SMPN 1 Ciledug – Cirebon

Sejumlah Wali Murid Keluhkan Aneka Ragam Pungutan Di SMPN 1 Ciledug – Cirebon

CIREBON – Sejumlah wali murid di SMP Negeri 1 Ciledug, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, mengeluhkan adanya pungutan yang dibebankan pihak sekolah kepada orang tua murid setiap tahunnya, dengan nominal yang semakin naik. Wali murid juga mempertanyakan transparansi pihak sekolah dan komite, terkait rincian anggaran juga kegiatan di sekolah yang memiliki sekitar 900 siswa ini.

Kabar tersebut awalnya datang dari narasumber JP yang menyampaikan informasi tersebut lewat inbox ke redaksi JP, Minggu (11/8/2019) sore yang pada intinya mengeluhkan adanya pungutan di sekolah.

“Kalau masalah pastinya untuk apa, saya kurang begitu tahu, karena saya lagi di Jakarta. Saya dapat kabar dari istri saya, yang jelas kelas 7, 8, dan 9 di tahun 2019 ini beda pungutan atau nilai uangnya. Kalau anak saya kelas 9 dikenakan Rp 1.050.000 yang kabarnya buat perpisahan dan kegiatan lainnya. Malah setahu saya, anak saya itu setiap tahunnya dikenakan pungutan yaitu dari mulai awal masuk kelas 7 sampai kelas 9 yang nilainya semakin naik. Kalau bisa coba tanya ke wali murid yang lainnya, bila perlu nanya ke sisiwa saat berkunjung ke sekolahan untuk menggali info selanjutnya,” kata sumber.

Selang 12 hari setelah mendapatkan info awal tersebut, wartawan JP dipertemukan dengan 4 narsumber (wali murid) secara langsung oleh narasumber pertama, yang diantaranya ada orang tua murid dari kelas 7, kelas 8, juga kelas 9, Sabtu (24/8/2019) di sekitar Kecamatan Ciledug.

Pada intinya mereka menjelaskan, bahwa saat pertemuan dengan pihak sekolah dan komite, Minggu (4/8/2019) di SMPN 1 Ciledug, kelas 7 dan 8 itu dikenakan pungutan sebesar Rp 550.000 yang katanya untuk pembangunan WC, westafel dan membantu meberikan uang tambahan untuk guru honorer. “Biaya itu semuanya bisa dicicil oleh wali murid sebanyak 3 kali,” kata sumber JP.

Kemudian dari orang tua murid kelas 9 yang ikut pertemuan di sekolah menjelaskan, bahwa Ia sebelumnya pernah ditarik pungutan sebesar Rp 250 ribu. “Sebelumnya, waktu anak saya kelas 7 tahun 2017 pernah dikenakan biaya sebesar Rp 250 ribu. Katanya buat beli komputer. Setahun kemudian, saat anak saya di kelas 8 tahun 2018 dikenakan lagi pungutan Rp 400 ribu untuk pembangunan WC. Polanya masih sama, bisa dicicil dan dinego dengan pihak sekolah atau komite. Tetapi yang saya lihat kok WC nya gak ada perubahan masih kaya gitu saja. Dari sisi transparansi, wali murid juga tidak beri rinciannya, misal berupa penjelasan di selembar kertas terkait kegiatan dan biaya pembangunannya untuk apa saja. Jadi hanya dijelaskan lewat layar proyektor saja,” ulas narasumber.

Kepala sekolah SMP N 1 Ciledug, Nurwahid saat diwawancarai JP, Senin (26/8/2019) di kantornya mengatakan, bahwa terkait pungutan bisa ditanyakan langsung kepada komite.

WC SEKOLAH – Dana sumbangan/pungutan dari wali murid SMPN 1 Ciledug digunakan untuk pembangunan fasilitas sekolah, salah satunya penambahan WC.

“Coba tanyakan saja langsung ke Ketua Komite, sebab biasanya setiap informasi rapat setelah ada kesepakatan komite dengan orang tua murid selesai, baru dilaporkan ke sekolah. Karena inisiatif dari komite akan memberikan sumbangan kepada sekolah, masa saya menolak, asal sesuai rambu-rambu, yaitu dengan catatan jangan menarik sumbangan yang sudah dianggarkan oleh pemerintah, seperti kegiatan yang sudah tercover oleh dana bos misalnya,” ungkap Nurwahid.

Kepsek juga menegaskan, jika ada wali murid yang kurang faham dengan pungutan juga pelaksanaan kegiatan atau ingun mempertanyakan, ada ruang untuk konsultasi langsung dengan komite di sekolah.

Sementara itu, M. Hariyanto mewakili Ketua Komite SMPN 1 Ciledug H. Sadirin, Selasa (27/8/2019) mengatakan, bahwa pada dasarnya komite ingin membantu dan mendukung program sekolah.

“Apa yang dibutuhkan, kita cek, dan kita survei lalu kita kembangkan. Terus saya rasa kalau disebut pungutan itu tidak tepat, karena kita menawarkan, kemudian disetujui dan sudah sepakat. Bila tidak ada kesepakatan mending tidak usah. Perlu diketahui juga kegiatan-kegiatan itu tidak semua tercover oleh dana BOS, maka itulah yang kita sampaikan setiap rapat, intinya semuanya tidak ada paksaan, atau menjadikan beban, apakah selama ini mendengar jika tidak membayar kena sankasi, atau ada tekanan. Lalu kita juga tidak mengambil untung satu rupiah pun dari program ini,” ujar Heriyanto.

FASILITAS – Pungutan dari wali murid juga dipakai untuk membeli fasilitas sekolah yang tidak tercover oleh BOS. Misal pembelian/penambahan komputer.

Sedangkan Yanti Anggota Komite SMPN 1 Ciledug menjelaskan, bila ada wali murid yang ingin mempertanyakan soal kegiatan hasil sumbangan seperti pembangunan WC dan pembelian komputer, boleh cek langsung ke sekolah. Ia juga mengajak tim JP berkeliling sekolah guna menunjukkan hasil pembangunan juga peralatan sekolah hasil ‘patungan’ wali murid tersebut.

“Jika memang wali murid ingin mempertanyakan tentang WC dan komputer, boleh cek langsung ke sekolahan. Yang sudah berjalan dari hasil sumbangsih sebelumnya yaitu WC yang awalnya 8 unit sekarang sudah jadi 15 unit. Begitu pula komputer, kita sudah ada sekitar 100 unit yang terbagi di tiga ruangan. Rinciannya bantuan dari pemerintah sebanyak 30 unit dan hasil sumbangan wali murid sekitar 60 unit lebih. Itu sudah mengcover biaya perawatan, ada ruang lingkungan sehat, dan memberi sumbangan kepada 36 guru honorer yang masing-masing mendapatkan Rp 200 ribu,” terang Yanti.

Ia menjelaskan, tahun 2019 ini rencananya komite dengan wali murid akan menyumbangkan westafel di setiap kelas, dua WC, dan pemasangan jaring kawat yang mengelilingi sarana olahraga. Sedangkan untuk kelas 9 akan digunakan untuk acara perpisahan juga try out.

KBM – Kegiatan Belajar Memgajar (KBM) di SMPN 1 Ciledug.

Pihak Komite SMPN 1 Ciledug berharap, karena pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama, agar bisa mencetak generasi yang pandai dan berkualitas, maka dari itu sedikit banyaknya, orang tua harus turun tangan langsung. “Tentunya demi masa depan anak-anak, seperti fasilitas, sarana, dan yang lainnya, hal tersebut tidak semuanya tercover oleh dana BOS, jadi mari kita bangun bersama-sama,” pungkasnya. (adi/crd)

baca artikel terkait, klik : Wali Murid Harus Tahu! Ini Dimensi Hukum Pungutan & Sumbangan Di Sekolah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.