Home » Bandung » Kepgub TPP Sudah Diteken Gubernur, ‘TOL’ untuk Dokter Kapan?

Kepgub TPP Sudah Diteken Gubernur, ‘TOL’ untuk Dokter Kapan?

BANDUNG BARAT – Tanggal 1 Februari 2020, seharusnya para dokter di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat (RSJ Prov Jabar) melaksanakan pernyataan sikap atas dikeluarkannya Keputusan Gubernur (KepGub) 910 Tahun 2019 tentang Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).

Baca berita sebelumnya: “Perawat Seharga Dokter”, Komite Medik RSJ Buat Pernyataan Sikap

KLARIFIKASI – Dirut RSJ saat memberikan klarifikasi terkait pernyataan sikap Komite Medik atas Kepgub 910 Tahun 2019 didampingi Komite Medik RSJ.

Namun hal itu berhasil redam dengan langkah sigap dari jajaran manajemen yang dikomandoi Direktur Utama (Dirut) RSJ Prov Jabar, dr. Elly Marliyani SpKJ. MKM. Dalam wawancara khusus dengan Jabar Publisher, Sabtu (1/2/2020), Dirut RSJ didampingi dr Lenny Irawati Y, SpWJ (Perwakilan Komite Medik) dan dr. Arief Anggara (Anggota Komite Medik) memberikan klarifikasinya terkait rencana penerapan Kepgub tersebut berikut harapan-harapan mereka kepada Pemprov Jabar.

Dan perlu diketahui, penundaan pernyataan sikap para dokter ini, juga dikarenakan setelah Kepgub 910 diterapkan, akan ada regulasi lain berupa rencana KepGub tentang Tunjangan Objektif Lainnya (TOL). Namun sayangnya, informasi mengenai TOL ini baru diterima pasca Kepgub tentang TPP yang sudah diteken Gubernur Jabar itu tersebar luas.

dr. Elly Marliyani SpKJ. MKM – Dirut RSJ Prov Jabar

Membuka pembicaraan, Dirut RSJ menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi di RSJ. Menurutnya, hal itu terjadi karena rasa cinta dari rekan-rekan dokter. “Ini merupakan bentuk perhatian karena KepGub 910 yang dirasakan oleh para dokter di lingkungan Pemprov Jabar, tidak berpihak kepada para dokter. Para dokter berharap, pemerintah bisa bersikap adil dalam mengkaji penghasilan tambahan dari berbagai segi, tentunya sesuai peraturan yang berlaku,” ungkap Elly di ruang kerjanya.

Ia menjelaskan, ada tingkatan keilmuan yang berbeda dalam profesi dokter, yakni ada dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter sub spesialis. Selain itu ada pula “dokter mayor dan dokter minor”. Sebagai contoh, dokter spesialis kejiwaan akan menjadi dokter mayor (paling utama) di RSJ dan akan menjadi dokter minor di RS Paru. Begitu pun sebaliknya, dokter spesialis paru-paru akan menjadi mayor di RS Paru dan akan menjadi dokter minor di RSJ.

“Kalau kepgub itu diberlakukan hanya kepgub TPP saja, tentu kami akan kesulitan mencari dokter spesialis dan sub spesialis. Dampaknya, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan juga akan sulit, karena kita berkompetisi dengan RS lain yang sudah ada jasa pelayanan didalamnya. Jadi dokter itu banyak macamnya, tidak bisa disama ratakan. Seperti halnya kami punya dokter sub spesialis kejiwaan anak dan remaja. Tanggungjawabnya, diagnosisnya, kompleksitasnya, pasti berbeda dengan dokter spesialis. Diharapkan hal ini juga menjadi kajian pemprov dalam merumuskan Kepgub TOL nanti,” terang dirut.

Berangkat dari kondisi itu, akhirnya pada tanggal 29 Januari 2020, pihaknya berkoordinasi dengan Direktur SDM dan Direktur Diklat RSJ untuk menghadap Kabid Tata Laksana Biro Organisasi Pemprov Jabar pada tanggal 30 Januari 2020. “Alhamdulillah, kami sudah diberi penjelasan bahwa dokter akan diberikan TOL. Soal besaran dan draft-nya belum kami dapatkan secara jelas, belum pernah kami lihat. TOL untuk dokter itu diberikan karena dua hal, yakni kelangkaan profesi dan kondisi kerja. Dan informasi ini sudah kami sampaikan juga kepada para dokter di RS kami,” tandas Elly.

Untuk itu Ia meminta Pemprov Jabar bisa segera menunjukan itikad baik dalam menyelesaikan persoalan miskomunikasi ini, sehingga visi RSJ dan RS lainnya yang ada dibawah naungan Pemprov dalam mewujudkan ‘Jabar Juara’ bisa tercapai.

Saat ditanya, kapankah TOL untuk dokter itu akan diterapkan? “Dibilangnya secepatnya, awal tahun ini,” kutip dirut dengan nada ragu. Karena disadari atau tidak, info akan ada terbitnya KepGub TOL ini berhasil meredakan gejolak para dokter untuk menunda pernyataan sikap bernada protes tersebut. Tinggal sekarang, seberapa serius Pemprov Jabar dalam menindaklanjuti Kepgub TOL ini.

Dalam statment akhirnya, Dirut RSJ menyimpulkan bahwa sebagai pimpinan Ia menginginkan adanya sinergitas antara profesi didalam keberagaman dokter seperti disebutkan di atas. “Penghargaan itu yang harus diberikan secara profesional dan proporsional sesuai aturan yang berlaku, karena tujuan akhirnya adalah untuk keselamatan pasien,” pungkasnya.

Terkait pro kontra atas atas pemberitaan sebelumnya, Dirut menegaskan bahwa seharusnya tidak perlu ada pihak yang merasa khawatir, termasuk perawat, atas pemberlakukan KepGub TPP itu. “Dalam KepGub 910, tidak ada kalimat yang menyebutkan profesi perawat, yang ada adalah pejabat fungsional dengan tingkatan pratama, muda, madya, utama, dan perawat ada didalam jabatan fungsional tersebut serta banyak sekali macamnya. Jadi seharusnya tidak perlu ada kekhawatiran, karena toh Kepgub TPP sudah ditandatangani pak gubernur,” ucapnya.

Komite Medik: Soal TOL, Jangan PHP-in Kami

Sementara itu, dr. Arief Anggara selaku Anggota Komite Medik RSJ Prov Jabar menambahkan, bahwa selama ini pihaknya fokus memperjuangkan kesejahteraan rekan-rekan sejawat agar dihargai Pemerintah melalui KepGub TOL.

“Sebuah berita pasti ada pro dan kontra. Yang pasti, kami tidak pernah merapatkan agar ada pihak lain yang turun (TPP-nya). Yang kami lakukan adalah, kami fokus bersama teman-teman sejawat dalam meningkatkan kesejahteraan, karena dalam profesi dokter itu yang dihargai adalah keilmuannya. Jadi tidak perlu ada prasangka-prasangaka,” tegas dr Arief dalam wawancara perdananya dengan JP.

Ia juga mengungkapkan, komite medik menghargai upaya yang dilakukan Dirut RSJ dalam mengupayan KepGub TOL agar bisa segera diakomodir oleh Pemprov, dalam hal ini bisa disahkan oleh Gubernur Jabar. “Kami menghormati, kami menghargai, upaya yang dilakukan oleh bu direktur seperti apa yang tadi disampaikan, sambil menunggu janji tersebut bisa direalisasikan,” tandasnya.

dr. Lenny Irawati Y, SpWJ – Perwakilan Komite Medik

Sedangkan Perwakilan Komite Medik, dr. Lenny Irawati Y, SpWJ menegaskan, bahwa pernyataan sikap yang dimaksud bukan berarti membatalkan, melainkan menunda. “Kami ingin tegaskan bahwa komite medik bukan meng-cencel, kami hanya menunda pernyataan sikap tadi. Artinya, kalau saja KepGub tentang TPP diberlakukan, TOL ada, TPP bisa mensejahterakan, tentu sikap kami beda. Dan akan kami pantau terus progresnya day per day,” ujar Lenny.

Perwakilan komite medik RSJ ini juga mengapresiasi langkah yang dilakukan Manajemen RSJ dalam memperjuangkan Kepgub TOL. “Kami percaya pimpinan kami ke sana (bertemu pihak pemprov), kami lihat itu memang real, kami kooperatif, kami betul-betul menunggu Kepgub TOL keluar. Jangan PHP-in kami,” harap Lenny diakhir klarifikasinya. (jay/jp)

WAWANCARA – Suasana wawancara redaksi JP di Ruang kerja Dirut RSJ Prov Jabar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.