Home » Bandung » Kunker Komisi V DPRD Jabar ke RSJ, Bahas Isu Pasien Ditolak Hingga Remaja Nyandu Gadget

Kunker Komisi V DPRD Jabar ke RSJ, Bahas Isu Pasien Ditolak Hingga Remaja Nyandu Gadget

BANDUNG BARAT – Jajaran Komisi V DPRD Jabar melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prov Jabar, Rabu (6/2/2020). Bahkan Wakil Ketua DPRD Jabar drh. H. Achmad Ru’yat, M.Si. juga turut hadir memimpin kunjungan Komisi V ke salah satu RS milik Pemprov Jabar tersebut.

DISKUSI – Rombongan Kunker Komisi V DPRD Jabar saat berdiskusi setibanya di RSJ.

Ada sejumlah bahasan yang didiskusikan Komisi V dengan Manajemen RSJ yang pada kunker tersebut didampingi langsung oleh Direktur Utama RSJ dr. Elly Marliyani SpKJ. MKM, Ketua Komite Medik dr. Yuyun Setiawan SpKJ dan Anggota Komite Medik dr. Lenny Irawati Y, SpWJ.

Dikonfirmasi JP usai kunker, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc. menyampaikan bahwa kunjungan mereka ke RSJ yakni untuk mempertanyakan bagaimana upaya RSJ Prov Jabar dalam menangani anak dan remaja yang kecanduan gadget (smart phone) serta adanya isu bahwa ada pasien yang ditolak di RS tersebut.

“Kunker kali ini kami mengecek pelayanan, bagaminana perkembangan terakhir di RSJ, karena dulu pernah ada isu bahwa ada pasien ditolak. Dan bagaimana RSJ menangani anak dan remaja yang kecanduan gadget,” ungkapnya. Setelah dikroscek, lanjut Kang Ahad, begitu Ia akrab disapa menjelaskan, bahwa kondisi terkini rumah sakit sudah sangat baik dan tidak terbukti bahwa di RS tersebut terjadi penolakan pasien seperti isu yang beredar.

“Ternyata laporan dari Ibu Dirut RSJ yakni Bu Elly melaporkan bahwa RSJ sudah 0 persen penolakan. Progresnya bagus, prosedur juga diperhatikan dengan baik. Kami juga meninjau ruang penanganan anak yang kecanduan gadget, jumlahnya ada belasan anak baik laki-laki maupun perempuan. Kami berbincang dengan mereka, kami peluk mereka. Adapun penanganan yang dilakukan oleh RSJ, dengan penanganan medis juga psikologis selama 2 sampai 3 minggu,” terangnya.

TEMA KEJIWAAN – Selain membahas masalah pelayanan, Kunker DPRD juga membahas penyakit kejiwaan baru yakni kecanduan gadget.

Dari kunker tersebut, para wakil rakyat juga akhirnya mengetahui salah satu keunikan yang dimiliki RSJ yakni adanya seorang dokter sub spesialis bidang Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja yang jumlahnya sangat langka. “RSJ prov Jabar memang memiliki satu dokter sub spesialis yang jumlahnya hanya 3 orang se-Jawa Barat. Para dokter disini bekerja sangat spartan dan sangat baik. Tapi masukan dari kami, RSJ juga perlu ada publikasi dan sosialisasi tentang penyakit baru yakni deteksi dini kecanduan gadget. Sehingga ‘penyakit’ baru anak dan remaja ini bisa dideteksi dan diantisipasi sejak dini,” tandas Abdul Hadi.

Soal program deteksi dini itu, Ia mengakui bahwa RSJ tidak bisa bekerja sendiri melainkan harus melibatkan institusi lain seperti P2TP2A, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Bidang Pelayanan Sosial untuk mensosialisasikan hal ini kepada pemuda, remaja, dan orang tua tentang pentingnya mengantisipasi bahaya kecanduan gadget ini. Ia juga mengingatkan terkait layanan Rumah Sakit bagi pasien non penyakit jiwa.

DPRD Jabar juga memberikan apresiasi penuh untuk para dokter yang bekerja di RS milik Pemprov Jabar. Pihaknya menginginkan remunerasi para dokter agar jangan sampai turun dengan terbitnya sebuah kebijakan (Kepgub TPP No 910). Terkait ulasan ini, JP akan membahasnya pada berita terpisah.

“DPRD Jabar Komisi V akan mengawal ini. Kami akan berkunjung ke kementerian terkait dan juga melakukan kunjungan ke RS dr. H. Marzoeki Mahdi (RSMM) Bogor agar manajemen di sana bisa diterapkan juga di RS milik Pemprov dengan pola ATM (Amati, Tiru, Modifikasi),” pungkasnya.

Sementara itu, dikonfirmasi singkat via telepon soal kunjungan tersebut, Dirut RSJ dr. Elly Marliyani SpKJ. MKM menegaskan bahwa sejak kepemimpinannya di RSJ, kondisi di sana sudah banyak perubahan. Dalam memberikan pelaporan termasuk dalam Kunker Komisi V, Dirut juga selalu menyajikannya by data. Bahkan ia memastikan, kondisi di RSJ saat ini sudah 0 persen penolakan pasien.

“Di masa kepemimpinan kami pada bulan ke 4 sudah 0 persen penolakan pasien sampai sekarang. Jadi saya tegaskan kalau ada isu, kabar, atau berita-berita yang menyebutkan terjadi penolakan pasien, saya tegaskan itu hoaks. Saya ingin menjalankan kewajiban ini dengan amanah agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” kata dr. Elly. (jay/jp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.