Home » Bandung » Kang Emil Izinkan Kota/Kabupaten Lakukan Karantina Wilayah Persial

Kang Emil Izinkan Kota/Kabupaten Lakukan Karantina Wilayah Persial

BANDUNG – Upaya mengantisipasi penyebaran covid-19 ke wilayah yang lebih luas, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengizinkan kabupaten dan kota untuk melakukan karantina wilayah secara parsial (KWP).

Hal itu disampaikan Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (30/3/2020). Karantina wilayah parsial, kata dia, adalah salah satu langkah untuk membatasi pergerakan warga. Misalnya saja dengan menutup jalan protokol, seperti yang dilakukan Pemkot Bandung.

“Karantina wilayah parsial itu bisa mengkarantina satu rumah, satu gedung, satu RT,satu rumah sakit, itu KWP, kemudian satu jalan protokol karena dianggap jalan itu punya kota potensi (penyebaran covid-19),” ujar pria yang akrab disapa Kang Emil.

Dalam kesempatan itu, dia memastikan tidak ada penerapan lockdown atau karantina wilayah di Jabar. Pasalnya hal itu harus mendapat izin dari Presiden Joko Widodo.

“Untuk izin melakukan karantina wilayah oleh kota dan kabupaten, harus ada izin dari presiden. Jadi Kota Tasikmalaya tidak akan melakukan karantina wilayah, kota dan kabupaten lain juga tidak kami beri izin, karena izin itu harus datang dari presiden,” ucap Kang Emil.

Kota Tasikmalaya, kata dia, sudah melakukan klarfikasi, tidak merencanakan karantina wilayah skala kota. “Yang mereka lakukan adalah pembatasan masuknya kendaraan umum yang datang dari wilayah-wilayah termasuk Jakarta yang masuk kategori pandemi Covid-19,” sambungnya.

Kang Emil pun telah menginstruksikan KWP di sebuah kecamatan di Kota Sukabumi. Pasalnya di daerah tersebut terdapat lonjakan warga terindikasi positif Covid-19 secara signifikan.

“Sudah saya sarankan Wali Kota Sukabumi melakukan karantina wilayah pertama yang parsial di Jabar di kecamatan yang ada masalahnya itu,” katanya.

Dikatakan dia, dalam masa karantina wilayah parsial tidak boleh ada pergerakan kecuali dua hal. Yakni, satu pergerakan logistik pangan, kedua pergerakan untuk kegiatan kesehatan. “Jadi kalau ada satu desa yang ditutup, semua tidak boleh kemana-mana dijaga, kecuali jual beli pangan atau urusannya emergency kesehatan saya kira itu,” katanya. (red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.