Buset! Ratusan Warga Ontrog Kantor Kuwu Citemu Tadi Malam

CIREBON – Tak kurang dari seratus warga Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, mendatangi Kantor desa setempat untuk menghadiri musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Rabu (17/6/2020) malam.

Acara dimulai pukul 20:00 WIB sampai dengan pukul 22:30 tersebut dihadiri Kuwu Citemu, BPD, Babinsa, Babinkamtibmas, LPMD, RW, RT, Kader Posyandu dan Tokoh Masyarakat setempat.

Ketua BPD Citemu, Lukman Hakim dalam sambutannya mengatakan, dasar diadakannya musyawarah desa ini dari aspirasi masyarakat yang hampir setiap hari datang kepadanya untuk menyampaikan keluhan seputar masalah Desa Citemu juga transparansi kuwu dalam memgelola sejumlah anggaran. Tak hanya itu, warga juga mempertanyakan masalah kinerja perangkat desa yang tidak sesuai tupoksinya.

“Setiap saya ketemu warga, selalu diberhentikan dan ngobrol sampai lama, hanya untuk menyampaikan aspirasinya. Warga menginginkan diadakannya musyawarah secepatnya agar bisa tersalurkan keluhannya, yang terpenting didalam musyawarah malam hari ini, tolong yang tertib tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor, dan tidak anarkis. Semoga ada solusi untuk masyarakat Desa Citemu,” kata Lukman.

Hampir saja musyawarah tersebut tidak jadi terlaksana karena terkait ijin yang mendadak. Namun setelah diadakan negosiasi antara Ketua BPD dengan perwakilan dari aparat kepolisian serta TNI, sepakat musyawarah bisa diselengarakan asalkan kondusif dan mengikuti protokol kesehatan, yaitu warga yang ingin mengikuti musyawarah harus pakai masker.

Dalam musyawarah tersebut, salah seorang peserta musyawarah dari perwakilan LPMD, Abdul Halim mempertanyakan keberadaan LPMD yang tidak diajak atau dilibatkan dalam perencanaan ataupun pelaksanaan pembangunan di Desa. Menurut dia, pada masa jabatan awal, LPMD selalu dilibatkan untuk memberikan masukan dan kreativitas, namun di akhir tahun jabatan, Kuwu Citemu semakin cuek.

Selain itu, Abdul Halim mempertanyakan terkait anggaran yang digunakan untuk pembangunan balai desa yang sumber anggarannya dari bantuan Gubernur dan PLTU yang hampir mencapai 450 juta sampai tahun 2019.

Dalam tanggapannya, Kuwu Citemu, Supriyadi menyampaikan, bahwa anggaran dari Bantuan Gubernur dan PLTU benar-benar digunakan untuk pembangunan balai desa. “Saya berani bersumpah, tidak memakan sepeser pun anggaran PLTU. Semuanya untuk pembangunan desa,” ujarnya.

Selain itu, salah satu perwakilan RT mempertanyakan terkait anggaran RT dan RW yang baru diterima setengahnya. Selain itu masyarakat juga mempertanyakan masalah pembangunan saluran, perbaikan jalan, bantuan untuk nelayan, pengadaan mobil siaga, dan lainnya.

Sementara itu, Supriyadi (Kuwu Citemu) menjawab, anggaran untuk RT dan RW setiap tahunnya hanya untuk setengah tahun atau 6 bulan. “Untuk tahun 2019, sebenarnya hanya 6 bulan untuk honor RT dan RW, adapun setahun, itu saya yang nombokin,” ujarnya.

Suasana musyawarah cukup ramai dengan pertanyaan dari warga yang menginginkan adanya bukti pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan. Supriyadi menuturkan, bahwa dirinya akan memberikan bukti pertanggungjawaban dan meminta LPMD untuk bisa duduk bareng mendiskusikannya. Bahkan Ia juga menyampaikan akan mengundang rekan-rekan media.

Namun hingga akhir musyawarah, mayoritas warga yang hadir merasa tidak puas dengan jawaban kuwu. Sehingga, masyarakat kini menyerahkan tanggungjawab aspirasi atau masalah Desa Citemu kepada BPD. Alhasil, meski pelaksanaan berlangsung kondusif namun bubar dengan setengah hati dan penuh kekecewaan juga tanpa solusi konkrit. (adi/eko)