Home » Cirebon » Komisi III DPRD Kota Cirebon Bongkar ‘Misteri’ Jasa Pelayanan RS Gunung Jati & Gedung IGD Baru

Komisi III DPRD Kota Cirebon Bongkar ‘Misteri’ Jasa Pelayanan RS Gunung Jati & Gedung IGD Baru

CIREBON – Jajaran Komisi III DPRD Kota Cirebon melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Rumah Sakit Gunung Jati (RSGJ), Rabu (21/10/2020) siang. Dalam sidak tersebut ditemukan sejumlah fakta mencengangkan. Sedikitnya ada tiga tema penting yang terkuak oleh rombongan Komisi III yang juga didampingi oleh unsur pimpinan yakni Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitria Pamungkaswati.

SUASANA SAAT SIDAK KOMISI III DPRD KOTA CIREBON DI RS GUNUNG JATI

Temuan pertama yakni terkait pembangunan Gedung IGD 5 lantai yang baru dioperasikan satu lantai, temuan kedua soal transparansi pembagian jasa pelayanan (JP) dan ketiga penggunaan dan pertanggungjawaban dana Covid 19 baik dari BTT APBD maupun sumber anggaran lainnya.

Dikonfirmasi Jabar Publisher usai sidak, Fitria Pamungkaswati mengatakan bahwa sidak tersebut menitikberatkan pada pelayanan. “Sidak kali ini kami lebih menyoroti soal pelayanan. Contohnya di Gedung IGD yang baru. Di gedung sebesar itu ternyata untuk tim kebersihan saja satu sift hanya 2 orang. Ini jelas jauh dari efektif dan tidak manusiawi. Belum lagi mereka juga harus merangkap menjadi porter atau petugas yang mengantarkan pasien,” tegas Wakil Ketua Dewan yang juga Ketua DPC PDIP Kota Cirebon ini.

Selanjutnya Fitria menyoroti masalah pembagian jasa pelayanan (JP/Jaspel) dimana hingga kini pembagiannya masih menjadi ‘misteri’.  Sehingga pihaknya meminta RSGJ untuk memberikan data berikut pola pembagiannya, karena dewan juga memiliki peran controling. “Kami juga akan menindaklanjuti hal ini ke dalam rapat kerja khususnya Komisi III dengan RS Gunung Jati dalam waktu dekat ini,” sambungnya.

Ungkapan tak kalah pedas juga disampaikan Wakil Ketua Komisi III Cicip Awaludin yang mempertanyakan secara rinci soal jasa pelayanan. “Kami meminta daftar jasa pelayanan yang diterima oleh seluruh stakeholder dari manajemen RSGJ sampai tukang sapu. Pembagiannya seperti apa, legal standing-nya seperti apa, sistemnya bagaimana? Besok harus sudah ada, dan besok kami akan datang lagi ke RSGJ untuk meminta data itu untuk kita evaluasi,” tandasnya.

KOMISI III TIBA DI GEDUNG IGD RSGJ BARU YANG BELUM DIFUNGSIKAN

Ia menjelaskan bahwa, keberadaan JP bukan hanya sebagai reward saja, melainkan sebagai penyemangat semua karyawan RS. “Hal itulah kenapa masalah jasa pelayanan ini menjadi sorotan. Karena jangan sampai terjadi kesenjangan yang hanya membahagiakan sebagian kelompok saja. Cara pembagian jasa pelayanan ini berdasarkan apa? Polanya berdasarkan Peraturan Menteri, Perwal, atau hanya kebijakan Manajemen RS saja,” imbuhnya.

Sedangkan terkait anggaran covid-19 dari Kemenkes RI menurutnya sudah ada aturan baku yang mengaturnya. “Namun yang saya sayangkan mengapa hingga kini masih saja ada karyawan RSGJ yang mengeluh belum dibagikan tunjangan Covid, kami juga perlu tahu kejelasannya,” tandas Cicip.

Lebih lanjut dewan berbadan kekar ini menjelaskan bahwa jasa pelayanan dan tunjangan Covid-19 dari total Rp 47 miliar Biaya Tak Terduga (BTT) APBD Kota Cirebon dipakai untuk apa saja di RS Gunung Jati? “Berdasarkan keterangan Rumah Sakit sendiri mereka mendapatkan Rp 4,5 miliar dan 2,5 Miliar dialokasikan untuk pegawai dalam waktu satu tahun. Pembagiannya seperti apa? Begitu juga tunjangan Covid-19 pos-pos mana saja yang dapat anggaran tersebut. Karena jangan sampai ada karyawan yang ikut terlibat tapi tidak dapat tunjangan covid” ulasnya.

Sedangkan Anggota Komisi III lainnya Fitrah Malik, menyoroti masalah fungsi dari Gedung IGD baru RSGJ yang dinilai jauh dari maksimal. “Ada beberapa poin yang sangat disayangkan. Karena baru lantai 1 saja yang sudah difungsikan, sedangkan lantai 2-5 belum. Bahkan di tahun 2021 juga belum bisa,” katanya.

Pihaknya memaklumi terkait alasan belum difungsikannya gedung tersebut mengingat anggaran tahun 2020 ini terdampak relokasi anggaran akibat covid-19. “Namun yang sangat disayangkan juga dioperasikannya ruang pada gedung tersebut fungsinya hanya sebagai gudang,” jelasnya.

“Pelayanan pasien rumah sakit juga jadi sorotan kami, agar kedepan bisa lebih diperbaiki seiring bertambahnya fasilitas, gedung baru, dan sebagainya. Karena sbesar apapun anggarannya kalau pelayanan tidak baik maka akan dianggap tidak berhasil,” beber Malik.

Untuk diketahui dalam sidak tersebut Komisi III hanya ditemui oleh Wakil Direktur (Wadir) Pelayanan Medik dan Perawatan RS Gunung Jati, dr Siti Maria dan Wadir Penunjang, Kartubi. Sedangkan Direktur sedang tidak berada di sana karena ada kegiatan lain.

Adapun rombongan komisi III yang mengikuti sidak itu antara lain Cicip Awaludin (Wakil Ketua), Andi Riyanto Lie (Sekretaris), Syaifurrohman (Anggota), Ana Susanti (Anggota), Fitrah Malik (Anggota) dan Fitria Pamungkaswati selaku Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon.

Dikonfirmasi terpisah, salah seorang karyawan Rumah Sakit Gunung Jati yang enggan disebutkan namanya mengaku bahwa jasa pelayanan di Rumah Sakit tempatnya bekerja yang diterimanya dengan besaran jasa pelayanan yang diterima manajemen sangatlah timpang. Ia juga berharap adanya keberimbangan dan transparansi dari manajemen RS Gunung Jati agar tidak menimbulkan kecemburuan di lini bawah.

Begitu juga dengan tunjangan covid 19 yang disebutkan hanya pada pos-pos tertentu saja yang menerima tunjangan tersebut. “Padahal faktanya ada pula bidang di luar pos tersebut yang berkaitan dengan covid dan bahkan cukup beresiko namun tidak tercover dalam tunjangan tersebut. Mohon manajemen juga bisa menyikapi hal ini dengan bijak,” harapnya.

BEGINI KLARIFIKASI MANAJEMEN RS GUNUNG JATI

Sementara itu dikonfirmasi lewat telepon, Rabu malam, Wadir Umum Pelayanan Medik dr Siti Maria menyampaikan bahwa terkait belum dioperasikannya Gedung IGD baru hal itu sudah disampaikan secara resmi oleh manajemen dalam sejumlah kesempatan.

“Waktu launching juga di IG TV rumah sakit juga disampaikan, statusnya kita memang belum bisa memakai gedung tersebut. Yang sudah siap baru 3 lantai dan memang sedang proses dan sedang ada yang diselesaikan. Kami juga inginnya bersih tertib dan kami juga menuntut pihak ketiga untuk segera membereskan dulu satu persatu,” ungkapnya.

Sementara saat dibilang oleh dewan bahwa gedung IGD tersebut disayangkan karena difungsikan sebagai gudang, pihaknya merasa keberatan. “Kalau gudang terlalu ekstrem ya menurut saya, karena memang ruangan itu belum dibuka maka dititipkan dulu barang-barang dan masih dibungkus agar tidak hilang,” jawab Maria.

Sedangkan terkait ketidaksiapan lainnya saat sidak, Ia juga menjelaskan bahwa kedatangan para anggota dewan tersebut memang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Sedangkan alasan kenapa direktur tidak bisa mendampingi langsung kedatangan para wakil rakyat, hal itu dikarenakan yang bersangkutan sedang berada di Pemkot Cirebon. “Kalau tidak salah, Pak Direktur tadi ke Pemkot karena ada rapat yang melibatkan rumah sakit,” singkatnya.

Namun ketika ditanya soal jasa pelayanan ia menegaskan bahwa hal itu bukanlah menjadi kewenangannya. “Untuk masalah Jaspel silakan tanya langsung ke Pak Direktur mas, karena itu bukan kewenangan saya. Kalau untuk kesiapan diundang dalam rapat kerja kami siap. Bahkan di luar forum rapat pun kami sering kok komunikasi dengan mereka,” pungkas wadir. (jay/jp)

GALERI FOTO SIDAK KOMISI III DPRD KOTA CIREBON KE RS GUNUNG JATI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.