Home » Tasikmalaya » Garut » Banyak Petani Garut Tak Dapat Pupuk Bersubsidi, LASKAR INDONESIA Siap Lapor KPK

Banyak Petani Garut Tak Dapat Pupuk Bersubsidi, LASKAR INDONESIA Siap Lapor KPK

GARUT – Kelangkaan pupuk bersubsidi semakin menjadi-jadi di Kabupaten Garut – Jawa Barat. Hal ini seperti halnya disampaikan oleh Ketua Umum LASKAR INDONESIA, Koko Ali Permana kepada jabarpublisher.com, Selasa (27/10/2020) pagi. Ia bersama jajarannya juga siap melaporkan hal ini kepada para penegak hukum bilamana terbukti ada kecurangan.

SEORANG PETANI GARUT PROTES KARENA SULITNYA MENDAPATKAN PUPUK BERSUBSIDI.

Kang Koko, begitu dia akrab disapa menjelaskan kronologis asal mula terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi ini. LASKAR sendiri merupakan sebuah organisasi dengan kepanjangan “Lembaga Advokasi Sosial Kanal Aspirasi Reformis” yang sudah diakui keberadaannya di Kab Garut.

“Petani saat ini merasakan kesulitan untuk mendapatkan bersubsidi ketika ada sebuah sistem yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni munculnya kartu tani dan harus terdaftar dalam RDKK atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi,” ujarnya.

Koko menjelaskan, tujuan pemerintah pusat memang baik yakni supaya petani bisa mendapatkan pupuk dan tidak ada permainan kongkalingkong antara mafia di lapangan. “Namun setelah kebijakan ini dijalankan terjadi sebuah kekacauan dimana ketika data diinput di tingkat lokal ternyata yang bukan petani justru yang mendapatkan jatah pupuk, sedangkan yang petani sebenarnya justru kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi,” ulasnya.

Ia menegaskan, ini sebenarnya tugas dari BPP atau¬† Badan Penyuluh Pertanian yang harus matang dalam melakukan pendataan meski hal ini bukan mutlak kesalahan BPP. “Masalah kesalahan atau ketidaksinkronan data adalah kelemahan semua pihak dari mulai petani, Bank BNI, dan dinas terkait,” ujarnya.

Kata dia, kondisi yang terjadi sekarang, petani hanya bisa mengelus dada dan pasrah dimana pupuk yang harusnya digunakan untuk bercocok tanam malah susah untuk mendapatkannya. Dimana harga normal pupuk yakni Rp 8.000 per kilogram.

Dan faktanya, seorang petani asli untuk mendapatkan pupuk bersubsidi itu susah karena justru mereka yang layak sebagai petani atau seorang notabene seorang petani tidak masuk dalam daftar RDKK. Tak jarang para petani pun naik pitam bahkan dalam sebuah forum rapat. “Itulah yang jadi masalah paling vital di sektor pertsnian di Kabupaten Garut saat ini. Para petani jadi tercekik atas kebijakan yang diduga dimainkan oleh oknun-oknum tertentu,”¬† bebernya.

Untuk itu sebagai upaya penegakan keadilan, LASKAR INDONESIA akan mengawal ini hingga tuntas dan akan melaporkan para pihak yang diduga menyalahgunakan wewenang terkait penyaluran pupuk bersubsidi kepada BPK maupun KPK.

LASKAR INDONESIA SAAT LAPORKAN DUGAAN PENYIMPANGAN PROGRAM PEMERINTAH DI KAB GARUT KE BPK JABAR, PEKAN LALU.

“Laskar Indonesia akan kawal masalah kelangkaan pupuk bersubsidi hak petani ini. Dan yang terbukti menyalahgunakan akan kami laporkan kepada pihak yang berwajib. Sedangkan apabila ada indikasi korupsi akan kami laporkan ke BPK dan KPK,” tegas Koko.

Sementara itu, parahnya alur distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Garut ini dibuktikan dengan datangnya sejumlah petani ke Kantor Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Garut di Jalan Pembangunan, Tarogong Kidul, beberapa waktu lalu.

Mereka juga mempertanyakan tentang kartu tani yang dinilai tak jelas dan banyak dari mereka yang tak mendapatkannya. Padahal sejatinya mereka adalah para petani asli yang menjadi sasaran utama penerima pupuk bersubsidi.

“Sudah cukup lama kami kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi padahal kami sangat membutuhkannya. Makanya kami datang ke sini untuk mempertanyakannya secara langsung,” kata Abdul (64), salah seorang petani. Dikatakannya, permasalahan seperti ini sebenarnya sudah cukup lama dialami para petani di Garut. 

Ketika ingin membeli pupuk bersubsidi, tak jarang mereka sangat sulit mendapatkannya karena stok pupuknya sudah habis. Kalaupun stok pupuk masih ada, tambahnya, tak semua petani juga bisa membelinya dikarenakan banyak sekali petani yang tidak memiliki kartu tani.

Sedangkan untuk dapat membeli pupuk bersubsidi, petani harus memiliki kartu tani. Akibatnya, tutur Abdul selama ini dirinya terpaksa membeli dan menggunakan pupuk non subsidi dengan harga yang jauh lebih mahal dari pupuk subsidi. Meski terasa memberatkan, akan tetapi Ia terpaksa melakukan hal itu ketimbang sama sekali tak bisa mendapatkan pupuk. (tim/jp)

Video Petani Garut ngamuk gara-gara pupuk bersubsidi langka. Klik > “Petani Ngamuk”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.