Komisi III DPRD Kab Cirebon Dorong Realisasi Permukiman Tematik

CIREBON – Kabupaten Cirebon membutuhkan terobosan dalam pengelolaan dan penataan kawasan permukiman agar lebih tertata dan berdaya guna. Salah satu inovasi yang didorong adalah program permukiman tematik, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus mengangkat potensi ekonomi masyarakat.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana, menekankan pentingnya percepatan program ini dalam rapat kerja bersama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP), belum lama ini. Ia meminta agar program tersebut tidak hanya berfokus pada daerah perbatasan, tetapi juga menjangkau kawasan pesisir dan wisata.

“Komisi III DPRD mendorong DPKPP segera merealisasikan program permukiman tematik. DPKPP dapat berkolaborasi dengan SKPD lain agar hasilnya lebih maksimal,” ujar Anton.

Kolaborasi Lintas SKPD Ditekankan

Senada dengan Anton, Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Lukman Hakim, juga menegaskan perlunya koordinasi dengan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) serta SKPD lainnya agar program ini berjalan optimal.

“Saya sepakat dengan ketua bahwa program permukiman tematik perlu segera direalisasikan dan dikolaborasikan dengan SKPD lain agar hasilnya lebih maksimal,” kata Lukman.

Ia menegaskan bahwa program ini tidak boleh terbatas pada perbaikan jalan lingkungan dan drainase saja, tetapi juga harus berdampak pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi desa.

“Kabupaten Cirebon membutuhkan lebih dari sekadar infrastruktur. Program ini harus bisa memberdayakan masyarakat dan menggali potensi ekonomi lokal,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.

DPKPP Siapkan Program Unggulan

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Kawasan Permukiman (Waskim) DPKPP Kabupaten Cirebon, Melita, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan beberapa program unggulan, salah satunya permukiman tematik yang akan difokuskan pada desa perbatasan dan pesisir.

“Program ini akan menyasar desa yang mendapatkan status desa perbatasan dan pesisir, dengan fokus pada perbaikan jalan lingkungan dan drainase,” jelas Melita.

Untuk memastikan efektivitasnya, Komisi III DPRD meminta DPKPP mematangkan konsep program ini sebelum dikomunikasikan lebih lanjut dengan Bapelitbangda dan SKPD terkait. Diharapkan, dengan sinergi yang kuat, program permukiman tematik dapat segera direalisasikan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Cirebon. (adv)