DPRD dan TAPD Tegaskan Komitmen Pembangunan Kabupaten Cirebon Berkelanjutan

CIREBON – Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Jumat (11/4/2025), dalam rangka pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025–2030.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD ini menjadi bagian dari tahapan strategis dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan ini mengedepankan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi arah pembangunan lima tahun ke depan.

Selaraskan Visi-Misi Kepala Daerah dengan Aspirasi Masyarakat

Dalam rapat kerja tersebut, DPRD dan TAPD menekankan pentingnya penyelarasan visi, misi, serta program kepala daerah dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap dinamika pembangunan lokal.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, [Nama Ketua], dalam sambutannya menyampaikan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen teknokratis, tetapi harus mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan lingkungan hidup.

“RPJMD ini harus mampu menjawab tantangan lima tahun ke depan sekaligus menjadi pedoman dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan anggaran daerah,” tegasnya.

Evaluasi dan Target Baru yang Lebih Terukur

Pembahasan RPJMD juga mencakup evaluasi terhadap capaian pembangunan periode sebelumnya, termasuk program-program yang belum optimal dan perlu diperbaiki. Melalui evaluasi tersebut, DPRD dan TAPD menyepakati pentingnya penetapan target baru yang lebih terukur, realistis, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, [Nama Kepala Bappelitbangda], yang juga bagian dari TAPD, menambahkan bahwa dalam penyusunan RPJMD kali ini, pihaknya banyak menerima masukan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa dan kecamatan.

“Kami mengintegrasikan usulan masyarakat dari bawah ke dalam RPJMD agar arah pembangunan benar-benar bersifat bottom-up dan tidak elitis,” jelasnya.

Fokus Prioritas: Infrastruktur, Pendidikan, dan Penguatan Ekonomi Lokal

Isu strategis yang mengemuka dalam pembahasan ini antara lain pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, penguatan ekonomi kerakyatan, serta penanganan kemiskinan dan pengangguran.

Sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam perumusan RPJMD diharapkan mampu menciptakan program yang tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat. Terlebih, tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan perubahan iklim.

Dorongan Partisipasi Publik dan Keterbukaan Informasi

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RPJMD wajib melibatkan partisipasi publik. Oleh karena itu, DPRD mendorong agar dokumen RPJMD nantinya dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat, serta dilakukan uji publik sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Kami berharap masyarakat juga terlibat aktif memberi masukan. Karena pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga warga sebagai pemilik daerah ini,” ujar salah satu anggota DPRD dari Komisi I.

Proyeksi: RPJMD Jadi Landasan Menuju Kabupaten Cirebon yang Maju dan Berdaya Saing

Dengan semangat kolaboratif antara DPRD dan TAPD, diharapkan RPJMD Kabupaten Cirebon 2025–2030 mampu menjadi dokumen strategis yang benar-benar implementatif. Tidak hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkeadilan sosial dan berkelanjutan secara lingkungan.

Rapat kerja ini dijadwalkan akan berlanjut dalam beberapa sesi pembahasan teknis, sebelum dokumen final disampaikan ke Badan Musyawarah DPRD untuk dijadwalkan dalam rapat paripurna pengesahan. (adv)