Nasional

AKSI pelaku pinjaman online atau pinjol ilegal dinilai kian meresahkan masyarakat. Terkait hal tersebut, pemerintah memutuskan untuk mengenakan pasal berlapis secara perdata maupun pidana bagi para pelaku pinjol ilegal.  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD mengatakan, bahkan meminta masyarakat yang sudah terlanjur meminjam ke pinjol ilegal untuk berhenti membayar cicilan meski ditagih sekalipun. Menurut ...

BANDUNG – Sebanyak 89 DC (Debt Collector) pinjaman online (pinjol) ilegal diamankan Polda Jawa Barat. Total ada 89 orang yang dibawa Polda Jabar dari Sleman ke Bandung. “Jadi hari ini sudah sampai ke sini. Ada 89 orang yang sudah kita amankan dari Yogyakarta,” ucap Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar AKBP Roland Ronaldy di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota ...

SEBANYAK 32 karyawan perusahaan peminjaman online (pinjol) diamankan dalam penggerebekan di Rukan Crown, Blok C1-7, Green Lake City, Tangerang, Banten, Kamis (14/10/2021). Salah satu dari 32 orang yang diamankan, merupakan manajer utama di perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut merupakan satu dari sekian banyak perusahaan pinjol yang sepak terjangnya meresahkan. Kata-kata kotor dan ancaman hingga berujung penyebaran data konsumen menjadi senjata utama ...

JAKARTA – Ribuan data KTP dan foto selfie KTP warga bocor, dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk mendaftar akun pinjaman online (Pinjol) di aplikasi Homecredit. Akibatnya , PT Homecredit Indonesia kebanjiran ratusan pengguna fiktif yang berbelanja di e-commerce Tokopedia. “Ada 150 data fiktif yang ditemukan dan melakukan transaksi menggunakan Homecredit,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus di ...

JAKARTA – Kementerian Kominfo melaporkan telah memblokir sebanyak 447 layanan pinjaman online atau pinjol ilegal sejak Januari hingga 18 Juni 2021. Plt Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kemkominfo, Teguh Arifyadi, mengatakan hal ini mengindikasikan banyaknya oknum yang berusaha melakukan penipuan dengan modus financial technology atau fintech tak berizin. “Hanya dalam rentang waktu kurang dari enam bulan kami telah menangani sebanyak 447 kasus fintech ilegal, ...

JAKARTA – Sebanyak 57 pegawai KPK telah dipecat akhir September lalu. Disisi lain, tawaran mereka untuk menjadi ASN di Polri juga masih abu-abu alias masih dibahas meski Presiden RI telah menyetujuinya. Mengingat hidup harus teap berjalan dan dapur harus tetap ngebul, para pegawai eks KPK pun banting setir untuk bertahan hidup. Beragam pekerjaan dan profesi pun digeluti, ada yang mencari ...

PEKALONGAN – Sebagai bentuk optimalisasi tata kelola dan wujud komitmen pelayanan kepada mahasiswa dan alumni, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan selenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Buku Pedoman Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama. Kegiatan FGD dilaksanakan pada Senin (11/10/2021) di Gedung Pertemuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Kampus Kajen. Mengusung tema “Tata Kelola Organisasi Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama dalam ...

JAKARTA – Pemerintah akan menjadikan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Langkah ini merupakan bagian transformasi sistem perpajakan yang tengah dijalankan pemerintah. Sri Mulyani menjelaskan kebijakan ini sengaja dilakukan demi meningkatkan efisiensi dalam sistem administrasi pajak. Hal ini juga bertujuan menambah efektivitas sistem di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). “Termasuk di dalamnya mengantisipasi perubahan, yaitu penggunaan NIK ...

JAKARTA – Mantan Penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan belum menentukan sikap atas tawaran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi ASN Polri. Begitu juga dengan 56 pegawai yang dipecat KPK karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) “Kami sedang berkomunikasi lebih dalam untuk mengetahui detail dan jelas hal tersebut. Setelah itu tentu respons akan disampaikan,” ujar Novel, Jumat (1/10/2021).  Novel tetap ...

PARTAI Keadilan Sejahtera resmi mengizinkan kadernya poligami dalam hal ini menikahi janda. Hal itu adalah bagian dari program khusus PKS yang diberi nama Solidaritas Tiga Pihak. Program tersebut berupa saran bagi kader PKS untuk membantu anak yatim yakni dengan menikahi janda atau ibu si anak yatim tersebut. Aturan tercantum dalam program Unit Pembinaan Anggota (UPA) di poin 8 yang berbunyi: Anggota laki-laki yang mampu ...