BEKASI – Sejak Oktober 2016, ada penegasan dari Pemerintah bahwa Kewenangan SMA dan SMK ditanggung oleh Pemerintah Provinsi. Hal tersebut sejalan dengan UU 23 tahun 2014 dalam Lampiran Pembagian Urusan Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pusat. Hal itu dikatakan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, Senin (22/01/2018) siang di kantornya. “Dahulunya, pengelolaan SMA dan SMK di tanggung Pemkab Bekasi. Dari ...
Read More »