Tag Archives: Komisi 2 dprd kab cirebon

CIREBON – Pimpinan dan Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon melaksanakan kegiatan Sinergitas Pengawasan bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dan Inspektorat Kabupaten Cirebon, Selasa (21/10/2025). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara tiga lembaga tersebut yang menegaskan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.Sinergi ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat ...

CIREBON – Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat kerja bersama Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon pada Kamis (12/06/2025), membahas Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAPBD) Tahun Anggaran 2024 serta menindaklanjuti temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2024. Rapat yang berlangsung di ruang Komisi II DPRD ini dihadiri jajaran anggota dewan dan pejabat teknis ...

CIREBON – Dalam upaya mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar Talkshow Legislatif bertema “Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon”. Kegiatan ini menghadirkan Wakil Ketua Komisi II, Ade Irawan, Anggota Komisi II, Fitriyanah, serta Kepala Bidang Bapenda Kabupaten Cirebon, Fahmi, sebagai narasumber. Talkshow berlangsung dalam suasana dialogis dan ...

CIREBON – Komisi Il DPRD menggelar rapat bersama Pertamina Area Cirebon dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Cirebon di ruang Komisi Il, Jumat (7/2/2025). Rapat digelar untuk membahas tentang polemik kebijakan hanya pangkalan yang diizinkan untuk menjual Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kg atau gas melon. Namun, kebijakan ini berumur singkat. Pemerintah menarik kembali kebijakan larangan pengecer menjual LPG ...

CIREBON – Kenaikan Pajak Pertambahan nilai (PPn) dari 11 persen  menjadi 12 persen sudah diberlakukan sejak awal tahun 2025. Ini dipastikan tidak akan memberatkan masyarakat kecil karena hal tersebut berlaku untuk barang-barang mewah saja dengan nilai kenaikan 1 persen. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, HR Cakra Suseno belum lama ini.“Pak Prabowo sebagai Presiden hanya menjalankan ...