Tag Archives: korupsi dana desa

CIREBON – Kejaksaan Negeri Sumber resmi menahan Mantan Kuwu Desa Tambelang, Kecamatan Karangsembung, Kab Cirebon berinisial GH. Ia ditetapkan menjadi tersangka karena terlibat  kasus  korupsi dana desa. GH diiduga melakukan penggelapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2022. Penahanan tersangka GH digelar pada Kamis (1/2/2024) malam. Kerugian negara atas penggelapan keuangan desa yang dilakukan GH ini nilainya lebih dari ...

Hingga Kini Kasusnya Terus Dikembangkan CIREBON – Kejaksaan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon, akhirnya melakukan penahanan kepada tersangka yang bernama Mustofa yang diduga menggelapkan pajak dana desa. Mustofa merupakan mantan pendamping desa yang terlibat kasus dugaan penggelapan pajak dana desa. Penahanan tersebut dilakukan pada Senin 23 Agustus 2023 malam. Kajari Sumber, Fajar Syah Putra melalui Kasi intel, Ivan Yoko mengatakan, dari hasil ...

JAKARTA – Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengungkapkan, bahwa telah mengerahkan tim nya untuk mengecek kasus dugaan korupsidi Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dimana sebelumnya pelapor kasus korupsi dijadikan tersangka. “Sedang saya arahkan Wassidik (Biro Pengawas Penyidikan) untuk cek,” kata Agus saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (21/2/2022). Meski demikian, Agus belum bisa memaparkan lebih mendalam terkit pengerahan tim ...

CIREBON – Dana Desa tahap 1 tahun 2021 di Kabupaten Cirebon sudah cair. Hal itu seperti disampaikan oleh Kepala DPMD Kabupaten Cirebon Imam Ustadi belum lama ini. Ia menjelaskan, sebanyak 412 desa di Kabupaten Cirebon sudah yang menerima pencairan dana desa tahap pertama sejak Maret lalu. KEPALA DPMD KAB CIREBON – IMAM USTADI Dikatakannya, sebanyak 8% atau lebih dari total ...

CIREBON – Mengemban amanah dalam menjadi Kepala Desa (Kuwu) membutuhkan mental yang baik. Jika tidak, bukan kemajuan desa dan prestasi yang didapat, namun justru akan membuahkan jeruji besi. Transparansi dan publikasi dalam mengelola anggaran Desa yang berjumlah ratusan juta hingga miliaran rupiah sangat dibutuhkan, sebagai informasi sekaligus langkah prefentif terjadinya korupsi baik secara perorangan maupun berjamaah.