Tag Archives: ppp

TFH: PPP Jabar Menolak Kompromi Dengan Kubu Romi BANDUNG-Silang-sengkarut di tubuh Partai Persatuan Pembangunan masih terus berlangsung.  Terakhir terlontar pernyataan keras Ketua DPW PPP Jawa Barat, Tatang Farhanul Hakim dalam Rapimwil dan silaturrahmi alim ulama PPP Jawa Barat, Kamis (06/07) di Hotel Grand Pasundan, Bandung.  Usai membuka mukerwil, pria yang akrab dipanggil TFH ini menyatakan bahwa PPP Jawa Barat menolak ...

Banding Menkumham dan PPP Kubu Romy Ditolak PTTUN BANDUNG – Drama konflik dualisme kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nampaknya segera berakhir. Karena akhirnya kubu Djan Faridz kembali sah dan diakui oleh negara. Pasalnya, upaya banding Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memenangkan Djan Faridz tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha ...

BEKASI – Pengurus Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bekasi menolak dengan tegas adanya deklarasi Koalisi “Menarik” yang terdiri dari PDI Perjuangan, PKB dan PPP Kabupaten Bekasi yang mengusung Meliana Kartika Kadir sebagai Bakal Calon Bupati dan Abdul Kholik sebagai Bakal Calon Wakil Bupati pada perhelatan Pilkada 2017 mendatang.

KARAWANG- Sebagai salah satu partai koalisi pendukung pasangan pemenang Pilkada Karawang 2015, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Karawang di bawah kepemimpinan H. Lina Sugiharti mengku ogah minta “jatah” kepada pimpinan Pemkab Karawang yang diusungnya. PPP menyatakan, partainya bukan partai pengemis.

KARAWANG – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Karawang bergejolak. Pimpinan PPP kubu Djan Faridz di Karawang, Edi Junaedi, minta Ketua PPP Karawang kubu Romi agar menanggalkan “kursi” kepemimpinannya. Namun ketua PPP Karawang versi Romi, Lina Sugiharti, menolaknya. Bahkan, Lina menganggap apa yang dilakukan Edi Junaedi selaku pimpinan kubu Djan Faridz, ngawur. “Telah ada perubahan struktur kepengurusan PPP berdasarkan muktamar PPP yang digelar ...

JAKARTA – Pengurus PPP 2014-2019 hasil Muktamar VIII Jakarta di bawah Djan Faridz, dinyatakan sah menurut negara. Itu merupakan keputusan final dari Mahkamah Agung (MA). Adapun pengurus hasil Muktamar Surabaya dinyatakan tidak sah.