Banyak PR Kepung DPRD Jabar, Abdul Hadi Nyatakan Komisi V Siap Bekerja

BANDUNG – Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Ustad Ir. H. Abdul Hadi Wijaya M.Sc menegaskan, bahwa Ia dan jajarannya siap bekerja pasca Rapat Paripurna pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pada Selasa (15/10/2019) lalu.

Diwawancarai Jabar Publisher usai rapat, Ia menyatakan bahwa Komisi V yang membidangi Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan, Kesehatan, Olahraga, Tenaga Kerja, Perempuan, dan Anak ini, sudah kedatangan banyak tamu sejak dilantik menjadi Anggota DPRD Jabar periode 2019-2024.

“Banyak PR yang harus dituntaskan. Sejak dilantik kita sudah kedatangan sejumlah orang yang berprofesi tukang gigi, bidan-bidan terkait tunjangan profesi mereka, di bidang kesehatan BPJS juga rame banget, bidang tenaga kerja sudah mulai musim demo terkait Upah Minimum Sektoral (UMS) Kabupaten Kota. Ada pula tentang rencana terkait pembentukan daerah otonomi baru (DOB) dan banyak lagi,” paparnya.

Khusus menyikapi masalah UMK yang sebelumnya akan diupayakan pemerataan oleh Pemprov Jabar ini, Abdul Hadi menyatakan bahwa ide tersebut harus ditindaklanjuti secara secara komperhensif.

“Ide itu harus difollow-up dan ditindaklanjuti dengan konsep yang jelas. Ini akan sangat seru diskusinya, karena melibatkan dua belah pihak (bipartide). Pihak pengusaha pasti menginginkan upah jangan naik banyak-banyak, sedangkan dari pihak pekerja pasti setuju untuk dinaikan secara maksimal,” terangnya.

Sedangkan menyikapi masalah DOB, Kang Ahad, begitu Ia akrab disapa menjelaskan, bahwa hakikatnya DOB harus diaikapi secara positif oleh semua pihak dengan memperhatikan kesiapan daerah induk.

“Untuk daerah baru apakah potensinya sudah cukup, dalam jumlah sekolah, puskesmas, tenaga kerja misalnya. Sedangkan daerah lama (induk) jangan sampai terjadi kekurangan potensi yang terlalu banyak,” tandas wakil rakyat pertahana dari Dapil Karawang & Purwakarta ini.

Ia menambahkan, idealnya untuk masalah DOB ini memang lebih tepat jika disikapi oleh Komisi I DPRD Jabar, namun tetap berkaitan dengan Komisi V karena menyangkut bidang tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat.

“DOB ini membutuhkan kajian yang panjang dan menyeluruh. Di sisi lain pemprov juga harus proaktif menyediakan anggaran untuk melakukan kajian lewat Biro Pemerintahan dan Otda. Karena kalau tidak ada dana maka tidak akan ada kajian, kalau tidak ada kajian maka tidak akan ada progres,” terang Politisi PKS yang sudah punya jam terbang tinggi ini.

Ke depan, jika progres rencana pembentukan DOB ini bisa on the track, maka akan dibentuk kota dan kabupaten baru di Jabar. “DOB ini sebagai rintisan untuk menjadi kota dan kabupaten. Seperti Cikampek dan Cipanas itu akan jadi kota. Sedangkan Garut Selatan, Cirebon Timur akan jadi kabupaten,” pungkasnya. (jay)