Akibat Bupati Kena OTT, Penetapan APBD Perubahan Terganjal, Apalagi RAPBD 2019

CIREBON – Dengan tertangkap tangannya Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra oleh KPK pada Rabu (24/10/2018) kemaren, proses pengesahan APBD 2019 dipastikan akan terkendala.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H Mustofa. Menurutnya, proses pengesahan APBD 2019 bakal terkendala karena tertangkap tangannya Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra oleh KPK.

“Yang pastinya ada kendalalah, minimal proses persetujuan APBD 2019. Karena harus ada persetujuan bersama antara bupati dengan DPRD,” kata Mustofa, Jum’at (25/10/2018).

Karena kata dia, hal itu menyangkut penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. “Apalagi sekarang tengah proses pembahasan RAPBD 2019,” katanya.

Pihaknya mendapatkan undangan mendadak kaitan dengan penyerahan SK Plt atau Plh Bupati Cirebon. “Tapi legalitas Plt Bupati Cirebon di persetujuan APBD belum bisa. Tapi masih ada waktu karena pembahasan masih dilakukan. Mudah-mudahan dalam pembahasan kurang lebih satu bulan ini Plt bisa segera ditetapkan dan bisa bersama DPRD menetapkan APBD 2019 ini,” jelas Jimust sapaan akrabnya Mustofa.

Pihaknya akan menanyakan sebelum terjadinya OTT. Penetapan APBD Perubahan sudah ditandatangani oleh bupati atau belum. “Kalau sudah tidak ada masalah. Nah yang dikhawatirkan setelah OTT ini Perbup belum dibuat. Bisa berdampak kepada kegiatan yang tersupport pada anggaran APBD Perubahan,” ujarnya.

Pihaknya sempat menghubungi Sektetaris Daerah namun tidak terangkat telepon selulernya. Padahal aku Jimust dirinya hendak menanyakan terkait Pebup itu. Dan hingga kini belum ada jawaban. “Saya hawatir bukan hanya RAPBD 2019 namun APBD Perubahan pun hawatir. Karena baru saja kita menetapkan evaluasi Gubernur. Karena setelah penetapan evaluasi Gubernur itu perlu dibuat pelaksana yaitu peraturan bupati,” katanya.

“Bisa-bisa tidak terserap itu. Nanti menjadi silfa APBD. Kaitan anggaran sih tidak masalah, kalau capaian kinerja pasti tidak tercapai,” tandasnya. (gfr)