Bumiputera Ditagih Klaim Rp 9,6 T, Ini yang Dilakukan Direksi

JAKARTA – AJB Bumiputera ditagih klaim Rp 9,6 triliun. Bagaimana penyelesaiannya? Kabarnya, saat ini jajaran baru di perusahaan tersebut tengah berusaha dan memutar otak untuk terus menyelesaikan pembayaran klaim nasabah yang jatuh tempo.

“Ada Rp 9,6 triliun outstanding klaim yang harus dibayar. Sementara sumber dana kami Rp 3 triliun, masih ada kekurangan Rp 6 triliun. Sedang diusahakan,” ujar Direktur Utama Bumiputera Dirman Pardosi, Senin (20/1/2020).

Menurut catatannya, outstanding klaim atau tunggakan per Desember 2019 mencapai Rp4,2 triliun. Diperkirakan klaim jatuh tempo pada tahun ini Rp5,4 triliun.

Salah satu upaya yang diusahakan direksi, kata Dirman, dengan menagih pembayaran premi lanjutan nasabah existing dan optimalisasi aset. “Jadi, bukan jual aset ya, tetapi dioptimasi potensi aset kami Rp9 triliun. Ini termasuk upaya penyehatan Bumiputera,” ucapnya.

Upaya lain, tambah dia, dengan mentransfer bisnis baru perusahaan di badan usaha terpisah. Badan usaha itu merupakan perusahaan manajer investasi yang akan mengelola dana-dana baru.

Kemudian, tambah Dirman, menerapkan sistem antrian pada klaim-klaim nasabah. Adapun 70 persen klaim nasabah saat ini didominasi oleh polis-polis jatuh tempo, sedangkan sisanya merupakan polis penebusan (surrender) dan kematian.

“Jadi, kami beri nomor antri ke nasabah yang mau klaim. Kami dahulukan polis-polis jatuh tempo untuk dibayarkan. Sementara, polis surrender tidak diprioritaskan. Saya kira, klaim masih akan menanjak sampai 5 tahun ke depan, tetapi setelah itu akan landai,” katanya.

AJB Bumiputera merupakan perusahaan asuransi berbentuk mutual (non PT), dengan payung hukum Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019. Bentuk usaha ini membuat Bumiputera istimewa karena pemilik perusahaannya ialah pemegang polis itu sendiri, sekaligus mengartikan negara tidak memiliki kewajiban memberi dana talangan. (red)