Hanya 0,5% Bumdes yang Pengelolaannya Efektif, Ini Kata Komisi I DPRD Kab Cirebon

CIREBON – Fakta mencengangkan diungkap DPRD Kab Cirebon terkait ‘kesehatan’ Badan usaha Milik Desa (BUMDes) dimana hanya ada 0,5 persen desa di Kabupaten Cirebon yang efektif dalam pengelolaan BUMDes.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Diah Irwany Indriyati, Jumat (26/1/2024). Diungkapkannya secara keseluruhan, ada 400 desa yang masuk wilayah Kabupaten Cirebon. Namun, hanya 0,5 persen saja yang mengelola BUMDes-nya berjalan efektif.

“Pengelolaan BUMDes di sini masih belum optimal. Sebagian desa berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), namun masih banyak yang perlu ditingkatkan,” ujar Diah.

Menurutnya, diperlukan pengawasan yang lebih ketat (waskat) dalam pengelolaan Bumdes, serta evaluasi terhadap penyertaan modal dari BPD dan kepala desa setiap tahun. “(BUMDes) memang penting untuk pemberdayaan masyarakat melalui dana desa dan dana aspirasi desa,” ucapnya.

Diah menekankan, perlunya kajian mendalam mengenai manajemen, pengelolaan, dan dampak BUMDes. “Semua aspek ini perlu dikaji dengan teliti sesuai dengan perjalanan BUMDes itu sendiri,” ucap dia.

Terkait anggaran BUMDes, Diah menyatakan, harus melibatkan kesepakatan antara kepala desa, BPD dan aspirasi masyarakat serta pemerhati pemerintahan desa. Standar bakunya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan yang disepakati.

Dia juga menyoroti perbedaan antara modal awal dan modal selanjutnya, yang harus seimbang dengan perkembangannya. “Evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan permodalan,” katanya. Diah mencontohkan dua desa, yaitu Desa Cupang dengan potensi wisatanya dan Hulubanteng Lor yang sukses dalam usaha kopi dan cucian mobilnya, sebagai inspirasi bagi desa-desa lain.

“Ikhtiar untuk memperbaiki BUMDes harus didorong, terutama oleh DPMD sebagai pembina, dan didukung oleh inspektorat yang intens dalam pengawasan,” ujar politisi Partai Golkar tersebut. (red/adv)