Sah! DPRD dan Pemerintah Daerah Setujui APBD Kota Cirebon Tahun 2026

CIREBON – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 resmi disetujui. Keputusan tersebut disepakati melalui rapat paripurna DPRD Kota Cirebon di Griya Sawala, Kamis (27/11/2025).
Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio SE menerangkan, Raperda APBD tahun 2026 telah membahas Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan berpedoman kepada RKPD, KUA dan PPAS.

Di samping itu, pengesahan APBD di dalam paripurna sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12/2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14/2025.
“Banggar dan TAPD Kota Cirebon telah melakukan pembahasan terhadap raperda ABPD anggaran tahun 2026 dan sepakat untuk disetujui dalam rapat paripurna hari ini,” tuturnya.

Menyampaikan laporan Banggar, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Fitrah Malik SH mengatakan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 telah dibahas sesuai ketentuan peraturan-undangan serta memerhatikan kepatutan dan keadilan bagi masyarakat.

Fitrah melaporkan, secara keseluruhan pendapatan ditetapkan sebesar Rp1,49 triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp744 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp750 miliar
Sementara itu, secara keseluruhan belanja ditetapkan sebesar Rp1,48 triliun, yang terdiri dari tiga komponen, yakni Belanja Operasi sebesar Rp1,42 triliun, Belanja Modal sebesar Rp55 miliar dan Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp3 miliar.

“Atas nama pimpinan banggar, saya ucapkan terima kasih kepada para anggota banggar dan TAPD. AKami berusaha agar R-APBD memenuhi prinsip peraturan-undangan,” katanya.

Sementara itu, dalam jawaban akhirnya, Walikota Cirebon, Effendi Edo SAP MSi menyampaikan penghargaan kepada DPRD yang sudah bersama membahas Raperda APBD 2026 hingga disahkan menjadi Perda.
Ia juga berharap, APBD yang telah disahkan mampu mengakomodir program-program strategis untuk pembangunan di Kota Cirebon.

“Kami berharap APBD ini bisa mengakomodir program yang mendukung strategi sektor. Saya memastikan alokasi wajib tetap terpenuhi secara maksimal, seperti pendidikan dan kesehatan,” kata Edo. (rls/hms)