Komisi III DPRD Kota Cirebon Bahas Kendala LKS dalam Pelayanan Sosial Anak dan Rentan

CIREBON– Komisi III DPRD Kota Cirebon
mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Kota Cirebon di Griya Sawala, Rabu (10/12/2025).

Pertemuan ini digelar untuk membahas berbagai persoalan pelayanan dan pembinaan anak yang selama ini ditangani lembaga-lembaga sosial tersebut.
RDP tersebut menghadirkan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Bagian Kesra Setda Kota Cirebon, DP3AP2KB, Dinas Sosial, BPKPD, serta Bappelitbangda.

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Yusuf, M.Pd, menegaskan keberadaan LKS sangat vital dalam memberikan dukungan dan pelayanan sosial bagi kelompok rentan, mulai dari anak-anak, lansia hingga penyandang disabilitas.
Menurutnya, LKS bukan hanya menjalankan fungsi pembinaan dan rehabilitasi, tetapi juga menjadi mitra penting pemerintah dalam memastikan pelayanan dasar berjalan optimal.

“Melalui RDP ini, kami ingin mendengar langsung kebutuhan dan tantangan yang dihadapi Forum LKS. Banyak kendala di lapangan, khususnya terkait akses pendidikan dan kesehatan bagi para penerima layanan,” ujar Yusuf.

Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu memperkuat kerja sama dengan LKS agar pelayanan sosial bagi masyarakat dapat berjalan lebih adil dan merata.
Hal ini juga sejalan dengan amanat Permensos Nomor 5 Tahun 2024 terkait pembinaan dan penguatan kelembagaan serta SDM LKS oleh kepala daerah.
“Kami akan meneruskan hasil diskusi ini kepada pimpinan DPRD. Nantinya, kebutuhan yang disampaikan bisa dikaji lebih dalam, baik dari sisi regulasi maupun dukungan anggaran,” ungkapnya

Ia menjelaskan saat LKS membutuhkan bantuan mendesak, pemerintah sebenarnya dapat memanfaatkan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT), sesuai Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 86 Tahun 2023 tentang pengelolaan BTT.
“Pemerintah harus hadir ketika LKS menghadapi masalah mendesak. Dari laporan BPKPD, anggaran BTT tahun 2025 masih memadai untuk kebutuhan tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Forum LKS Kota Cirebon, Iwan Supriwanto, SE, mengungkapkan kondisi sebagian besar LKS kini seperti ‘mati suri’. Ia menilai kurangnya dukungan pemerintah menjadi salah satu faktor utama.Iwan memaparkan terdapat 26 LKS di Kota Cirebon, mulai dari LKSA, LKSU, LKS Disabilitas hingga IPWL, yang secara keseluruhan menangani sekitar 1.300 penerima layanan.

“Kami berharap pemerintah kota dapat memberi perhatian lebih, termasuk membuka peluang kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki visi sosial,” katanya.

Pengasuh LKSA Az-Zahro, Roziqin, juga menyampaikan keluhan serupa. Ia menyebut kebutuhan dasar anak-anak yang mereka asuh masih sulit dipenuhi, terutama pada sektor pendidikan dan layanan kesehatan.
“Anak-anak saat ini tidak hanya membutuhkan sembako. Mereka juga membutuhkan akses internet dan sarana prasarana pendukung lainnya. Harapan kami, pemerintah bisa memberikan perhatian yang lebih besar,” tuturnya. (tim JP)