Bandung

BANDUNG – Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 telah ditandatangani bersama, di Ruang Badan Musyawarah (Bamus), Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Selasa (29/11/2016) malam. “Pada malam hari ini, baru saja kita menandatangani KUA PPAS TA 2017, dan ...

Begini Strategi Pemprov Atasi Polemik UMK 2017 BANDUNG – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat Ferry Sofwan mengadakan pertemuan dengan pemerintah kabupaten/kota di Hotel Horison, Jumat (25/11/2016) guna membahas upah minimum sektoral yang bisa meningkatkan besaran ketetapan upah minimum kerja (UMK) 2016 sesuai sektor unggulan setiap daerah. Upah sektoral ini akan jadi solusi atas masih banyaknya ...

2017, Pemprov Mulai Benahi Empat Bandara Di Jabar Selatan BANDUNG – Untuk mendongkrak pariwisata dan meningkatkan potensi perikanan di kawasan selatan Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perhubungan tahun 2017 akan mulai menjajaki pembangunan empat Bandara selain Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati yang saat ini sudah mulai tahap pembangunan. Keempat Bandara tersebut adalah Bandara Citarate di Kabupaten ...

KBB – Warga yang terkena proyek PT. PLN pada PLTA Cisokan, Kabupaten Bandung Barat, lagi-lagi harus menelan pil pahit pasca dimenangkannya sengketa pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) RI. Harapan hukum bisa ditegakkan harus kandas seketika saat portal penanda pada objek sengketa dibongkar pihak PT. PLN Upper Cisokan. Roedy Wiranatakusumah SH, MH, MBA selaku kuasa hukum warga, Sulton, menyayangkan ...

  SUMEDANG – Menyusul bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung meliputi Dusun Bunter, Dusun Cijaringao, Dusun Babakan Sukamanah, dan sekitarnya, Coca-Cola Amatil Indonesia (CCAI) wilayah Bandung mengirimkan bantuan berupa 12 ribu botol air minum dalam kemasan AdeS serta 4 ton beras untuk masyarakat yang menjadi korban bencana banjir. “Dalam situasi seperti ini, ketersediaan air minum ...

Ini Komitmen Pemprov Jabar Tegakkan Hukum Lingkungan BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berkomitmen dalam menjaga lingkungan alam, tak hanya sampai pada tahapan pelestriannya saja. Lebih lanjut, komitmen tersebut dilakukan dalam bentuk penegakan hukum bagi para perusak lingkungan alam baik individu maupun sebuah instansi bisnis agar bisa menimbulkan efek jera. Tak menyerah setelah kalah di pengadilan, seperti pada kasus ...

BANDUNG – Berdasarkan rekomendasi bupati dan wali kota serta Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan telah menetapkan besaran UMK 2017 di Jawa Barat, Senin 21 November 2016. Dalam penetapannya, kenaikan UMK 2017 semuanya naik sebesar 8, 25 persen. Putusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur dengan nomor 561/Kep. 1191-Bangsos/2016 tertanggal 21 November 2016 tentang Upah Minimum ...

Jabar Jadi Tuan Rumah Pertemuan Penyiaran Dunia BANDUNG – Jawa Barat kembali dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan internasional. Kali ini forum organisasi penyiaran negara-negara yang berada di bawah naungan Organisasi Konferensi Islam (OKI), yaitu OIC Broadcasting Regulathory Authority Forum (Ibraf) akan menyelenggarakan pertemuan penyiaran dunia di Kota Bandung, Jawa Barat pada 22 – 24 Februari 2017. Usai melakukan pertemuan dengan ...

KPID Jabar Award 2016: Nyeni, Nyakola, Nyunda, Narigama BANDUNG – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat, menyelenggarakan KPID Jabar Award 2016. Gelaran ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap lembaga penyiaran radio dan televisi di Jawa Barat, yang telah berusaha menyuguhkan siaran yang menghibur secara sehat, mendidik, mengandung informasi bermanfaat, serta menjadi media kontrol dan perekat sosial. KPID ...

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyarankan Bupati/ Walikota untuk meregulasi ulang perizinan berdirinya toko – toko, atau pasar modern di setiap daerahnya. Ini dimaksudkan, untuk mengendalikan keberadaan toko – toko modern yang menjamur, agar tidak mengancam keberlangsungan toko – toko, atau warung kecil milik masyarakat. “Bupati/ Walikota bisa meregulasi ulang perizinan toko modern dari jumlah, dari jaraknya ...