Tag Archives: Provinsi Jabar

KOTA BANDUNG — Pemda Provinsi Jawa Barat mengutamakan tiga langkah terpadu, yakni pemahaman pada masyarakat (sosialisasi), pemberian bantuan obat-obatan, serta pengawasan, dalam mengantisipasi penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum dalam sosialisasi “Wujudkan Indonesia Bebas dari DBD” bersama Enesis Group dan kompas.com di Kiara Artha Park, Kota Bandung, Senin (22/8/2022). “Untuk mengantisipasi ...

Pemdaprov Jabar Gelar Citarum Expo 2019 BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup akan menggelar Citarum Expo 2019 di Gedong Sabilulungan, Kabupaten Bandung, pada Selasa (19/02/2019). Tujuan dari kegiatan ini adalah perwujudan semangat kolaborasi seluruh stakeholder dalam penanganan Citarum yang dirangkaikan dengan penandatanganan naskah komitmen kerjasama atau Rencana Aksi Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan (PPPK) di ...

SUKABUMI – Pemerintah  Daerah Provinsi Jawa Barat sedang menyiapkan master plan atau blue print ketangguhan hidup dengan bencana. Di dalamnya akan ada edukasi untuk masyarakat tentang kebencanaan. Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat meninjau lokasi bencana longsor yang terjadi di Kampung Cigarehong, Dusun Cimapag, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Rabu (2/1/2019). Hadir mendampingi Bupati Sukabumi ...

BANDUNG – Upaya dan inisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat membangun Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka mendapat penghargaan khusus dari Pemerintah Pusat. Penghargaan khusus tersebut diberikan oleh Kementerian Bappenas dan Agraria Tata Ruang (ATR) dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 di Hotel Sahid Jakarta, Senin (30/4/2018) pagi. Disaksikan Presiden RI Joko Widodo penyerahan dilakukan oleh Menteri Bappenas ...

BEKASI – Sejak Oktober 2016, ada penegasan dari Pemerintah bahwa Kewenangan SMA dan SMK ditanggung oleh Pemerintah Provinsi. Hal tersebut sejalan dengan UU 23 tahun 2014 dalam Lampiran Pembagian Urusan Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pusat. Hal itu dikatakan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, Senin (22/01/2018) siang di kantornya. “Dahulunya, pengelolaan SMA dan SMK di tanggung Pemkab Bekasi. Dari ...