Jimmy: Anggaran SD Ambruk Ada Rp 8 Miliar, Tinggal Tunggu Intruksi Bupati Karawang

KARAWANG – Bangunan kelas jauh Sekolah Dasar (SD) Negeri Kutanagara di Dusun Cidampa II, Desa Kutanagara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, ambruk akibat hujan deras yang disertai angin kencang pada Kami (1/11) malam. Beruntung, tidak ada korban dalam insiden naas itu.

KONFIRMASI – Wabup Karawang saat dikonfirmasi sejumlah wartawan terkait SD yang ambruk.

“Bangunan sekolah ini ambruk saat hujan deras disertai angin kencang,” kata Dayu, salah seorang guru tersebut, Jumat (2/11/2018). Ia menjelaskan, atas ambruknya bangunan sekolah itu, pihak sekolah belum bisa menentukan kapan perbaikan bangunan sekolah itu akan dilakukan. Ia mengaku bingung untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar 80 siswa di sekolah tersebut. Sebab sekolah induk jaraknya cukup jauh, sekitar 5 kilometer. “Kita berharap agar pemerintah daerah segera memberikan solusi untuk kegiatan belajar mengajar para siswa di sini,” ungkap Dayu.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Wakil Bupati Karawang Jimmy Ahmad Zamakhsyari mengatakan, terkait solusi (upaya perbaikan) yang diharapkan tersebut, dijawabnya lugas. Kata dia, pada dasarnya uang (perbaikan SD) sudah ada anggarannya dari dana CSR perusahaan, hanya tinggal menunggu instruksi Bupati Karawang saja (mau memakainya atau tidak).

“Anggarannya sudah ada Rp 8 miliar, tinggal tunggu instruksi Bupati Karawang saja untuk menggunakannya,” tegas Ketua DPC PKB Karawang ini. Ia justru mempertanyakan, mengapa pada posting anggaran yang sudah tersedia itu (dana CSR hasil sidak sebesar Rp 8 miliar) tidak digunakan. “Kenapa duit CSR gak dipakai, silahkan tanya Pak Suroto. Uang itu adalah hasil sidak saya keliling KIIC, sampai sekarang masih ada, tersimpan di KIIC,” terangnya.

Ia juga mengulas bahwa permasalahan utama perbaikan sekolah adalah lemahnya data, bukan pada keberadaan dana berada di dinas mana. “Bagaimana bisa bekerja dengan optimal kalau tidak ada dukungan data yang akuntabel. Prinsipnya, duit mau ada di Disdik atau PUPR kalau semua punya tanggung jawab, ya selesai,” tegasnya sambil mengungkapkan bahwa dari Rp 8 miliar dana CSR yang terkumpul, hanya terserap sekitar Rp 300 jutaan yakni di SD Sirnabaya sebagai sekolah percontohan.

Bahkan kata dia, jika dalih terkendalanya perbaikan tersebut karena kendala lokasi lahan, itu pun bukanlah sebuah masalah besar alias hanya hal teknis semata. “Tinggal buat surat dari Disdik Karawang ke Perhutani kalau memang takut jadi temuan, bahwa uang negara dipakai diatas lahan milik negara. Saya rasa Perhutani oke, apa lagi ini untuk pendidikan,” paparnya.

Di akhir klarifikasinya di depan sejumlah insan pers, Jimmy mengungkapkan unek-uneknya sebagai pemangku kebijakan yang gebrakannya kerap kali dipolitisir. “Saya sudah capek koar-koar soal budgeting, soal manajemen anggaran. Karena omongan saya hanya dijadikan ladang kemunafikan oleh oknum-oknum OPD. Jadi orang itu, kalau tidak bisa berbuat baik, paling tidak jangan menghalangi orang untuk berbuat baik,” pungkas Kang Jimmy. (jay/adi)