Komisi II DPRD Kota Cirebon Soroti PAD, Kawasan Kumuh, dan Penanganan Banjir dalam LKPj 2024

KOTA CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon memberikan sejumlah catatan penting sebagai bahan rekomendasi dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Tahun 2024. Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi II bersama tiga SKPD, yakni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR), serta Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD), yang digelar di ruang serbaguna DPRD pada Senin (28/4/2025).

Ketua Komisi II, M Handarujati Kalamullah SSos MAP, menyoroti masih lemahnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon. Ia meminta agar ke depan dilakukan percepatan dan tindak lanjut konkret untuk meningkatkan PAD. “Pada tahun 2024, ada beberapa catatan penting untuk LKPj, terutama soal PAD. Optimalisasi PAD masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan hingga saat ini,” tegas Handarujati.

Anggota Komisi II, Abdul Wahid Wadinih SSos, menambahkan, meskipun jumlah kawasan kumuh mulai berkurang, namun penanganannya tetap harus menjadi perhatian serius. Ia juga merekomendasikan agar Pemkot mengalokasikan anggaran untuk program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), mengingat masih ada sekitar 3.000 penerima manfaat yang memerlukan bantuan tersebut.

“Salah satu yang perlu jadi fokus DPRKP adalah penanganan kawasan kumuh. Meski sudah berkurang, tetap perlu pengawalan serius. Termasuk program rutilahu, yang sampai sekarang masih banyak yang membutuhkan,” jelasnya.

Sementara itu, untuk DPUTR, Komisi II menekankan pentingnya penanganan banjir yang dinilai masih belum maksimal. Penyelesaian pembuatan kolam retensi dan penyediaan pompa air di titik-titik rawan banjir menjadi sorotan utama. Komisi juga menyinggung pembebasan lahan parkiran di kawasan Benda Kerep yang hingga kini belum tuntas, padahal persoalan ini telah tercatat sejak LKPj 2023.

“Kami harap Pemkot menjadikan catatan LKPj ini sebagai pedoman, karena menyangkut persoalan serius di tiap SKPD. Ini penting untuk menjadi rujukan pembangunan ke depan,” ujar Handarujati. Rapat tersebut turut dihadiri anggota Komisi II lainnya, di antaranya Anton Octavianto SE MM MMTr dan Tommy Sofianna SH. (adv)