Komisi IV DPRD Kab Cirebon Soroti Penundaan Dana Hibah KONI

CIREBON – Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon menilai langkah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang menunda pencairan dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tidak tepat dan berpotensi menghambat prestasi atlet daerah.
Sekretaris Komisi IV DPRD, H. Khanafi, menegaskan bahwa wacana penahanan dana hibah dengan alasan adanya pengunduran diri sejumlah pengurus inti KONI tidak bisa dijadikan dasar. Pasalnya, sejumlah cabang olahraga (cabor) di Kabupaten Cirebon tengah bersiap mengikuti Babak Kualifikasi (BK) Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat yang akan berlangsung dalam waktu dekat.

“Dispora tidak bisa seenaknya menahan anggaran hibah. Jika itu terjadi, maka persiapan cabor-cabor yang akan berlaga di tingkat provinsi jelas terganggu,” kata Khanafi saat dikonfirmasi, Kamis (31/7/2025).

Menurut Khanafi, Dispora seharusnya bersikap selektif dan segera memproses pencairan anggaran bagi cabor yang membutuhkan pendanaan untuk kegiatan yang sudah terjadwal.

“Kalau ada cabor yang akan bertanding dalam waktu dekat, pencairan harus segera dilakukan. Menunda keseluruhan dana hibah hanya karena alasan internal KONI itu keliru. Dispora tidak punya kewenangan untuk menahan anggaran yang sudah dialokasikan oleh DPRD,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, DPRD Kabupaten Cirebon sudah menetapkan anggaran hibah tersebut, dan penggunaannya harus tetap mengacu pada kebutuhan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Minimal, Dispora bisa memilah dan memprioritaskan cabor yang akan mengikuti BK Porprov. Jangan sampai urusan administratif atau konflik internal KONI justru mengorbankan kepentingan para atlet,” ujarnya.

Terkait kisruh internal KONI, Khanafi menyarankan agar Dispora tidak memperkeruh situasi, melainkan mengambil peran sebagai fasilitator dengan mengundang semua pihak untuk duduk bersama dan mencari solusi.

“Dispora harus menjadi jembatan, bukan malah menutup komunikasi. Undang semua pihak yang terlibat — pengurus KONI, perwakilan cabor, hingga stakeholder terkait — dan bahas masalah ini secara terbuka. Jangan hanya dengar satu sisi,” ucapnya.

Khanafi juga menegaskan bahwa penundaan dana hibah secara keseluruhan bukanlah solusi yang bijak. Ia menilai, jika Dispora ingin mengkaji atau memilah komponen anggaran yang bisa dicairkan, itu masih dalam koridor tugas mereka.

“Tapi kalau seluruh pencairan ditahan, itu sudah keluar dari kewenangan Dispora,” tegasnya lagi.

BK Porprov, lanjut Khanafi, merupakan momen penting bagi cabor-cabor untuk unjuk gigi. Oleh karena itu, segala bentuk hambatan administratif yang bisa mengganggu persiapan harus segera diselesaikan.

“Saat ini yang dibutuhkan adalah kebersamaan, koordinasi yang baik, dan komitmen untuk memajukan dunia olahraga Cirebon. Jangan sampai ego sektoral dan tarik-menarik kepentingan justru mengorbankan masa depan atlet-atlet kita,” pungkasnya. (adv)