DPRD Kabupaten Cirebon Tutup Tahun Sidang 2024–2025 dan Tetapkan Rencana Kerja 2026

CIREBON – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menggelar rapat paripurna dengan agenda penutupan Tahun Sidang 2024–2025, pembukaan Tahun Sidang 2025–2026, sekaligus penetapan rencana kerja DPRD tahun 2026. Rapat berlangsung di Ruang Abhimata Paripurna, Kamis (18/9/2025).

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencanawati, menjelaskan bahwa pelaksanaan rapat ini merujuk pada Pasal 79 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD. Ketentuan tersebut mengatur bahwa tahun sidang dimulai sejak pengucapan sumpah/janji anggota DPRD.

“Oleh karena itu, hari ini dilaksanakan penutupan masa sidang ke-3 dan Tahun Sidang 2024–2025, serta pembukaan Tahun Sidang 2025–2026 dan masa sidang ke-1 Tahun Sidang 2025–2026,” ujar Nana.

Ia menegaskan, rapat paripurna ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan forum penting untuk refleksi sekaligus penyusunan langkah ke depan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Raden Hasan Basori, memaparkan capaian DPRD selama masa sidang ke-3 Tahun Sidang 2024–2025. Menurutnya, DPRD telah menggelar 41 kali rapat paripurna sebagai wujud optimalisasi peran dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.

“DPRD Kabupaten Cirebon telah melaksanakan pembahasan dan persetujuan sejumlah raperda, pembahasan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025, pembahasan dan persetujuan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026, serta kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,” ungkap Hasan.

Lebih lanjut, Hasan menegaskan bahwa DPRD tetap berkomitmen menjalankan fungsi representatif melalui kegiatan reses, penanganan pengaduan masyarakat, serta berbagai agenda rapat yang menyentuh kebutuhan publik.

Penutupan dan pembukaan tahun sidang ini menandai transisi penting bagi DPRD Kabupaten Cirebon dalam memperkuat sinergi legislatif dan eksekutif, sekaligus memperbaharui komitmen menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. (adv)