DPRD Kota Cirebon Soroti Banjir, PKL, dan Penyelamatan Situs Gunungsari

KOTA CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah pihak terkait, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP), Satpol PP, Camat Kesambi, Lurah Pekiringan, serta pengurus RW 07 Pekiringan.

Pertemuan berlangsung di ruang Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Kamis (9/10/2025), membahas tiga persoalan utama: penanganan banjir, penataan pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan Tentara Pelajar, serta penyelamatan Situs Gunungsari.

Tekankan Skala Prioritas Penanganan Banjir

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M. Handarujati Kalamullah SSos MAP, menegaskan pentingnya penyusunan skala prioritas penanganan banjir oleh pemerintah kelurahan hingga kecamatan.
“Pemkot Cirebon juga mesti lebih tanggap terhadap persoalan di tingkat RW, mengingat ada 249 RW di Kota Cirebon. Semuanya memiliki permasalahan yang berbeda, sedangkan ketersediaan anggaran pemda terbatas,” ujar Handarujati.

Ketua RW 07 Bedeng Gunungsari, Ilapi, mengungkapkan bahwa banjir kerap terjadi setiap kali hujan, meski intensitasnya rendah. Menurutnya, kondisi drainase dan sungai yang tidak berfungsi menjadi penyebab utama.
“Banjir terjadi karena drainase di wilayah Tentara Pelajar dan sungai di wilayah kami tidak berfungsi dengan baik. Kami ingin Pemkot Cirebon segera menanganinya agar wilayah kami tidak lagi tergenang,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala DPUTR Kota Cirebon, Rachman Hidayat ST, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan normalisasi terhadap 11 sungai yang sebagian besar tidak tersentuh selama lima tahun terakhir.
“Sampai Oktober ini kami sudah melakukan normalisasi di beberapa sungai. Idealnya, normalisasi dilakukan setiap 2–3 tahun, mengingat Kota Cirebon berada di wilayah hilir,” paparnya.

Rachman juga mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, sebab banjir kerap disebabkan oleh bangunan liar, berkurangnya ruang resapan air, dan tingginya sedimentasi.
“Meski Kota Cirebon tidak hujan, bukan berarti sungai aman. Jika daerah hulu hujan, air membawa sedimentasi ke hilir. Karena itu, normalisasi harus dilakukan secara berkala,” tuturnya.

Selain persoalan banjir, keberadaan PKL di Jalan Tentara Pelajar juga menjadi sorotan. Handarujati, yang akrab disapa Andru, menilai keterbatasan lahan menjadi salah satu kendala utama dalam penataan.
“Ada kantong PKL di Jalan Cipto Mangunkusumo, tetapi sekarang sudah tutup. Bahkan ada yang memasang plang kepemilikan pribadi. Ini mesti segera disikapi oleh Pemkot Cirebon,” katanya.

Ilapi menambahkan bahwa PKL dan parkir liar di sepanjang jalan kerap mengganggu pejalan kaki dan memperparah kemacetan.
“Kendaraan yang parkir memakan badan jalan, imbasnya arus lalu lintas cepat padat dan macet. Kami berharap Pemkot Cirebon melakukan penertiban secara menyeluruh,” tegasnya. (hms/rls)