KPK mulai menyasar Badan Umum Milik Daerah (BUMD) guna mendorong upaya pencegahan korupsi di internal BUMD, di antaranya adalah BUMD yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui rapat koordinasi pencegahan korupsi secara daring, 10 Maret 2021. Direktur Korsup Wilayah I KPK Didik Agung Widjanarko mengingatkan, tujuan didirikannya BUMD menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah memberikan manfaat bagi ...

KOTA BANDUNG – Satgas COVID-19 Jawa Barat memaksin 231 ulama dan tokoh masyarakat di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (10/3/2021). Ini merupakan komitmen Pemdaprov Jabar dalam mempercepat vaksinasi seperti diinstruksikan Pemerintah Pusat. Dua gedung bersejarah milik pemda tersebut dipinjamkan sebagai sentra vaksinasi. Khusus Gedung Pakuan, peminjamannya berjangka panjang. Dalam daftar undangan sebetulnya ada 449 tokoh dan ulama, namun yang hadir ...

CIREBON – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon, Jawa Barat, menganggarkan Rp 36 miliar untuk pembangunan posko pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro di desa seperti dilansir kompas.id. Namun hingga kini Pemkab belum merinci dana sebesar itu dialokasikan untuk kegaiatan apa saja. Pemkab Cirebon sendiri saat ini kembali memperpanjang PPKM mikro sampai 22 Maret 2021. Perpanjangan salah satunya karena masih ...

KOTA BANDUNG – Bank sampah memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah dari tingkat rumah tanggan. Selain mendorong proses daur ulang yang memiliki manfaat ekonomi, bank sampah dapat mengedukasi masyarakat tentang pemilahan sampah. Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) berkomitmen memperkuat fungsi bank sampah. Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum saat membuka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional ...

KARAWANG – Ghajali Center Karawang menduga produksi PT Monokem Surya di Desa Amansari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, lakukan pelanggaran. Ini ditengarai terjadi dari mulai pengelolaan limbah produksi sampai soal ketidaksesuaian KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). Ahmad, HRD PT Monokem Surya ketika dikonfirmasi persoalan ini menyatakan bahwa soal pengaduan Ghajali Center Karawang akan segera diteruskan kepada pihak pusat ...

KARAWANG – Pendirian tower di RT 07 Dusun Jatimanggah, Desa Bolang, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, diduga belum ada izin, pembangunannya sudah berjalan satu minggu, bahkan dibiarkan berjalan pembangunannya oleh pemdes bolang. Pendirian suatu menara telekomunikasi yang tidak disertai izin lengkap itu termasuk ilegal, yang harus ditindak tegas oleh Pemerintah setempat, kata Anwar Buluk Ketua Gibas Sub Sektor Sabajaya Kecamatan Tirtajaya ...

CIREBON – Polresta Cirebon terus melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro. Langkah konkritnya yakni dengan melakukan kunjungan ke Desa Gebang Kulon, Kec Gebang, Kab Cirebon, Rabu (10/3/2021). SUASANA SAAT MONEV DI KANTOR KUWU GEBANG KULON Kapolresta Cirebon, Kombes Pol M. Syahduddi, S.I.K, M.Si, melalui Kasiwas Polresta Cirebon AKP Soemedi S.H. mengatakan bahwa dalam ...

BEKASI- Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air  (DBMPSDA) Kabupaten Bekasi Sukmawatty mengatakan, perbaikan daerah aliran sungai menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Bekasi tahun ini. Program prioritas itu untuk mengatasi banjir tahunan yang rutin menerjang daerah tersebut. “Untuk penanganan banjir memang tidak bisa parsial. Karena ...

CIREBON – Bagai tersambar petir di tengah pandemi, tiba-tiba Kabupaten Cirebon digegerkan dengan penetapan tersangka kasus korupsi yakni Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon berinisial M dan salah satu pejabat lainnya berinisial D oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kab Cirebon, Selasa (9/3/2021). Pasca menyandang status tersebut, baca berita sebelumnya: Baru Menjabat, Kajari Tetapkan Dua Tersangka Korupsi DKP Cirebon, redaksi JP mencoba ...

CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon melakukan inspeksi dadakan (sidak) terkait progres pembangunan revitalisasi Alun-alun Kejaksan. DPRD meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengkaji ulang hasil revitalisasi alun-alun sebelum diresmikan.  Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati SPd mengaku banyak menemukan kekurangan dalam proses pembangunan revitalisasi Alun-alun Kejaksan. Affiati menekan adanya perbaikan saluran irigasi dan kontruksi beton di basemen ...