Komisi IV DPRD Kab Cirebon: BKK Opsi Penting Atasi Pengangguran 

CIREBON – Pengangguran di Kabupaten Cirebon dicap masih tinggi per tahun 2022 ini. Berbagai upaya pun perlu dilakukan oleh Pemkab Cirebon guna mengurangi angka pengangguran. DPRD Kabupaten Cirebon pun mendorong agar Bursa Kerja Khusus (BKK) di sekolah-sekolah kejuruan perlu diaktifkan. Pasalnya hal itu merupakan salah satu opsi penting guna mengatasi pengangguran.

Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Hj Ismiyatul Fatihiyah Yusuf menjelaskan, untuk mengurangi angka pengangguran di daerahnya, para pemuda khususnya perlu dibekali hard dan soft skill melalui Balai Lembaga Kerja (BLK).

“Untuk tahun 2022 pertama BLK agar memenuhi kebutuhan SDM-SDM pabrik baru di Cirebon. Jangan sampai kita tidak bisa menyediakan SDM pemuda-pemuda kita, dan perlu mengaktifkan kembali BKK di sekolah-sekolah kejuruan yang telah vakum,” katanya akhir Februari 2022 lalu. Selanjutnya, yang pasti adalah melakukan pendataan pengangguran, pendataan pun perlu dilakukan secara rapih. Juga, dengan penyelesaian masalah di lapangan yang salah satunya adalah pungli.

“Selesaikan masalah di lapangan, kemarin kan ada pungli, dan Disnaker harus tegas. Perusahaan harus melaporkan SDM yang dimilikinya, dan juga perusahaan harus kerja sama dengan BPJS,” terang Anggota Dewan yang digadang-gadang mirip Nissa Sabyan ini.

Sehingga lanjut dia, beban PBI Pemerintah pun akan berkurang, dan dapat menambah slot bagi masyarakat lainnya. Serta BPJS buruh atau karyawan tersebut, dapat dicabut dan digantikan dengan BPJS yang diberikan perusahaan dalam bentuk BPJS Ketenagakerjaan.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon ini menambahkan, banyak sekali PR Disnakertrans setiap tahunnya. “Banyak sekali PR-nya yang perlu dibenahi dan dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Cirebon ini,” tegas Bu Ismi begitu Ia akrab disapa. Untuk diketahui, Ismi juga tingggal di Desa Sidaresmi, Kec Pabedilan, Kab Cirebon, yang kini menjadi salah satu kiblatnya industri di Cirebon Timur. (red/adv)