Ketua DPRD Cirebon Dukung Program Magang ke Jepang bagi Pencari Kerja Tak Mampu Tapi Berprestasi

CIREBON – Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, menghadiri penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) program pengembangan kompetensi dan kemandirian bagi pencari kerja, yang digelar di Pendopo Bupati Cirebon, Jumat (13/6/2025). Program ini menyasar 130 peserta berprestasi dari keluarga kurang mampu untuk mengikuti pelatihan dan penempatan kerja magang di Jepang.

Dalam sambutannya, Sophi menyampaikan apresiasi dan harapan besarnya terhadap keberlangsungan program ini, yang dinilainya strategis dalam mencetak generasi pencari kerja yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

“Saya berharap program ini dapat melahirkan generasi pencari kerja dari Kabupaten Cirebon yang mandiri dan mampu bersaing di dunia kerja global. Program ini sangat saya apresiasi, terutama karena menyasar mereka yang memiliki prestasi namun terkendala secara ekonomi,” ujar Sophi.

Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen DPRD Kabupaten Cirebon untuk mendukung penuh upaya pengembangan kompetensi dan pengentasan pengangguran melalui berbagai program nyata.

“Langkah selanjutnya dari DPRD tentu adalah mendukung pelaksanaan program ini agar berjalan maksimal, dan kami pastikan akan terus mengawal prosesnya hingga tuntas,” tegasnya.

Program ini diharapkan menjadi salah satu solusi konkret dalam menurunkan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Cirebon.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, Novi Hendriyanto, menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari realisasi 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Cirebon. Tujuannya adalah memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam pengurangan angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

“Program ini adalah ikhtiar serius pemerintah daerah. Kami telah menjalin kerja sama melalui MoU dengan Yayasan Dewa Aksara Nusantara, LPK ISO Jepang, dan LPPR Indonesia untuk mendukung pelatihan dan penempatan kerja magang di Jepang,” ungkap Novi.

Awalnya, program ini hanya dirancang untuk 40 peserta. Namun, setelah melalui kajian bersama Kementerian dan BPKP, jumlahnya ditingkatkan menjadi 130 peserta. Proses seleksi telah dimulai sejak Januari 2025, dan saat ini para peserta telah melalui tahapan administrasi serta akan menjalani proses pantukhir sebelum diberangkatkan ke lembaga pelatihan di LPK ISO Jepang.

Terkait pembiayaan, Novi menyampaikan bahwa karena keterbatasan anggaran daerah, skema yang digunakan adalah pembiayaan mandiri. Namun, peserta tidak perlu membayar di muka, melainkan dapat mengangsur setelah mulai bekerja di Jepang.

“Ini skema yang adil dan solutif. Tidak membebani peserta di awal, tetapi tetap memungkinkan mereka berangkat dan bekerja,” ujarnya.

Tingginya minat masyarakat terhadap program ini terlihat dari jumlah pendaftar yang telah mencapai lebih dari seribu orang. Keberhasilan program ini bahkan menarik perhatian sejumlah daerah lain yang ingin mengadopsi skema serupa.

“Selain sektor industri, program ini juga membuka peluang di sektor lain seperti kesehatan. Kami bersama DPRD dan TAPD juga sedang menjajaki ekspansi kerja sama ke negara-negara lain, termasuk kawasan Eropa,” tutup Novi. (adv)