Ketua DPRD Cirebon Desak Pemkab Prioritaskan Perbaikan Jalan

CIREBON – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon agar lebih peka dalam menyusun anggaran, terutama untuk sektor yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur jalan dan layanan kesehatan.
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, menilai alokasi anggaran untuk belanja modal infrastruktur jalan dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) masih jauh dari proporsional dan belum mencerminkan skala prioritas masyarakat.

“Dari total belanja daerah yang mencapai Rp 4,39 triliun, belanja modalnya hanya Rp 362 miliar. Dan dari angka itu, hanya sekitar Rp 170 miliar yang dialokasikan untuk jalan, jaringan, dan irigasi. Ini jelas jauh dari kata ideal,” ujar Sophi usai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Cirebon, Senin (4/8/2025).

Menurutnya, alokasi anggaran untuk perbaikan jalan seharusnya minimal mencapai Rp 300 miliar agar kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat bisa terpenuhi. Sophi menegaskan bahwa perencanaan anggaran tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus menyentuh kepentingan nyata rakyat.

“Perencanaan APBD bukan soal bagi-bagi anggaran. Ini uang rakyat, maka harus dikembalikan untuk memenuhi kebutuhan rakyat,” tegas politisi perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon itu.

Sophi menuturkan, dorongan terhadap perbaikan jalan bukan tanpa dasar. Hasil reses dan serap aspirasi yang dilakukan DPRD menunjukkan bahwa infrastruktur jalan merupakan keluhan paling dominan dari masyarakat.

“Setiap kami turun ke lapangan, masyarakat selalu menyuarakan hal yang sama: jalan rusak. Bahkan tak sedikit yang sampai melakukan demonstrasi karena sudah terlalu lama dibiarkan,” katanya.

Menurut Sophi, buruknya kondisi jalan bukan hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga mengancam keselamatan dan melemahkan aktivitas perekonomian warga. Banyak kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh jalan rusak, dan akses ekonomi menjadi terhambat.

“Ini menyangkut keselamatan jiwa dan roda ekonomi masyarakat. Maka tak ada alasan untuk tidak menjadikannya sebagai prioritas utama,” tegasnya.

DPRD Kabupaten Cirebon, lanjut Sophi, telah sepakat mendorong agar fokus pembangunan dalam APBD 2026 diarahkan pada perbaikan jalan dan penguatan layanan kesehatan. Ia juga meminta Pemkab Cirebon untuk melakukan evaluasi serius terhadap anggaran kegiatan seremonial yang dianggap tidak urgen.

“Jika memang harus ada efisiensi, maka mulailah dari anggaran seremonial yang bisa dialihkan untuk kepentingan infrastruktur,” pungkasnya. (adv)