Rapat Paripurna DPRD Cirebon: Fraksi-Fraksi Soroti PAD dan Ketergantungan pada Pusat

CIREBON – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026, Selasa (23/9/2025), di Ruang Abhimata Paripurna.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Teguh Rusiana Merdeka. Ia menyampaikan, rapat ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian nota pengantar Raperda APBD 2026 oleh Bupati Cirebon pada 12 September 2025 lalu.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, Saudara Bupati telah menyampaikan hantaran Raperda APBD Tahun Anggaran 2026. Maka tahapan selanjutnya adalah mendengarkan pemandangan umum dari masing-masing fraksi DPRD,” ujar Teguh.

Dalam pandangan umumnya, seluruh fraksi menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan maupun pelaksanaan APBD.

Perwakilan Fraksi PDI Perjuangan, Tinah, menegaskan perlunya strategi peningkatan PAD yang lebih terarah dan berkelanjutan, disertai tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Hal senada disampaikan Tarseni dari Fraksi Demokrat. Menurutnya, dengan proyeksi pendapatan daerah lebih dari Rp4,2 triliun dan pengeluaran mencapai Rp4,3 triliun, peningkatan pendapatan daerah menjadi keharusan.

“Pendapatan daerah kita bersumber dari pajak sekitar Rp600 miliar, retribusi Rp400 miliar lebih, pengelolaan kekayaan daerah Rp15 miliar lebih, serta transfer pusat Rp2,2 triliun. Angka ini menunjukkan ketergantungan kita pada dana pusat masih tinggi,” jelasnya.

Sementara itu, Lukman Hakim dari Fraksi PKB menilai PAD Kabupaten Cirebon masih fluktuatif, sehingga perlu terobosan, termasuk penguatan BUMD dan evaluasi kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Dari Fraksi PKS, Ade Irawan menekankan pentingnya efisiensi anggaran yang diarahkan pada program prioritas dengan dampak nyata bagi masyarakat. Pandangan serupa disampaikan Fraksi Gerindra melalui Cakra Suseno, yang menilai efisiensi adalah strategi menuju pemerintahan efektif dan solutif.

Fraksi Golkar melalui Ari Bahri menyoroti tantangan pembangunan, mulai dari infrastruktur, kepemudaan, olahraga, hingga layanan kesehatan.

“APBD 2026 harus disusun cermat, transparan, dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat. RAPBD ini harus menjadi instrumen pendorong ekonomi daerah, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan yang merata,” tegas Ari.

Secara umum, seluruh fraksi DPRD sepakat bahwa APBD merupakan instrumen vital untuk pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, penyusunannya harus mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi, efisiensi, serta fokus pada kebutuhan strategis masyarakat Kabupaten Cirebon. (adv)