Tag Archives: BPK

CIREBON – Sebuah persoalan mengenai Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) muncul dalam Seminar Literasi Keuangan dan Optimalisasi Dana BOS Untuk Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan yang digelar Dewan Pendidikan Kota Cirebon bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon. Bahan diskusi hangat ini dilontarkan oleh Kepala Sekolah SD SIlih Asuh 1 Kecamatan Kejaksan, yakni Maryono. Menurut Maryono, keberadaan BOS yang dianggap ...

BANDUNG – Sekretaris Daerah (Sekda)  Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa mengatakan pemeriksaan oleh BPK RI untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilakukan lebih awal. Sebelum laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2018 selesai sesuai aturan perundangan, selesai penyusunan paling lambat 31 Maret 2019. “Alhamdulillah sekarang tanggal 6 Februari 2019, sudah mulai entry briefing untuk pemeriksaaan pendahuluan terhdap pemeriksaan tersebut. Sehingga dengan demikian ...

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun Anggaran (TA) 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Arman Syifa menyerahkan langsung LHP tersebut kepada Aher di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jl. Mochammad Toha No. 164, Kota Bandung, Rabu (31/1/18). Beberapa item pemeriksaan yang telah dilakukan ...

KOTA BANDUNG – Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, per tahun kemarin Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Indonesia menerapkan sistem akuntansi berbasis Akrual.

INDRAMAYU – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) segera melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Indramayu tahun 2015. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintaha (SAP) atau justru sebaliknya.

BANDUNG – Hingga jelang April 2016, baru empat Pemda di Jawa Barat yang sudah menyerahkan laporan keuangan tahun 2015 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jabar. Selebihnya, sebanyak 24 daerah, hingga kini belum menyerahkan. BPKP Jabar sendiri mengklaim, pihaknya akan melakukan pemeriksaan keuangan daerah tahun 2015 itu pada Mei mendatang. “Empat Pemda yang sudah menyerahkan laporan keuangan tahun 2015 itu adalah Pemkot Bandung, Pemkot Cimahi, Pemkab ...

PREDIKAT opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Jawa Barat Atas LKPD Kabupaten Bekasi 2014, diragukan oleh LSM Sniper. Gunawan, selaku Ketua LSM Sniper yang aktif berkiprah di Kab Bekasi, meminta masyarakat jangan terkecoh dengan upaya publikasi Pemda Kab Bekasi yang seolah-olah mencetuskan mindset “baik-baik saja” dalam pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2014 dengan predikat tersebut.

JAKARTA – Audit anggaran Pemilu tahun 2014, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapati temuan indikasi kerugian negara sebesar Rp34 miliar. Atas temuan itu, ada kemungkinan pelaksanaan Pilkada serentak di 269 daerah tanggal 9 Desember 2015, ditunda.

BANDUNG – Tiga hari sebelum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengumumkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Jawa Barat Tahun Anggaran 2014, Gubernur sempat diwawanarai langsung Jabar Publisher soal optimisme Pemprov dalam meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang keempat kalinya. Dengan mimik berbinar dan optimis Ia pun berujar singkat soal. “Insya Allah. Kita lihat saja tanggal 8 Juni nanti ...

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) optimis jika jabar kembali meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk pelaporan keuangan tahun 2014. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur usai memberikan pengarahan Bersama Tim BPK kepada Kepala OPD dan Biro Pemprov Jabar di Kantor Bappeda Jabar, Senin (6/4).