Tag Archives: kpk

CIREBON – Pasca-tertangkaptangannya Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra oleh Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan jual beli jabatan, Jumat (26/10) tadi ruangan bupati yang berada di Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon digeledah. Lima orang tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) geledah ruang kerja Bupati Cirebon, Jum’at (26/10/2018). Depan ruang kerja kantor bupati Cirebon mendapat penjagaan ketat dari pihak kepolisian ...

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetapkan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra dan Sekretaris Dinas PUPR Gatot Rachmanto sebagai tersangka suap jual beli jabatan serta terkait proyek dan perizinan. “KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan menetapkan 2 orang sebagai tersangka yaktu diduga sebagai penerima Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra dan diduga sebagai pemberi Gatot Rachmanto Sekdis PUPR Kabupaten Cirebon,” kata ...

CIREBON – Rabu malam, Jl Kartini Kota Cirebon begitu mencekam. Hal ini terkait dengan dugaan penangkapan terhadap Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan informasi yang diterima Jabar Publisher, proses proses penangkapan tersebut berlangsung dramatis. Berdasarkan sumber yang diperoleh jabarpublisher.com, Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  sudah memantau pergerakan Bupati Sunjaya sejak dua hari lalu. Dan pada Rabu ...

JAKARTA – KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin menjadi tersangka. Selain Neneng, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, juga menjadi tersangka pemberi suap. “KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan 9 orang sebagai tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/10/2018) malam. Penetapan tersangka ini ...

JAKARTA – Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus dugaan suap proyek properti di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Teranyar, lembaga antirasuah itu kembali menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp500 juta yang menyeret 10 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), Minggu (14/10/2018) kemarin. Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah mengungkapkan pemgamanan awal menemukan sekitar 1 Miliar Dolar Singapura (SGD) ...

BEKASI – Operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menciduk pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi, Minggu (14/10/2018) sore. Diduga terkait gratifikasi perizinan proyek Meikarta yang digarap salah satu perusahaan pengembang properti. “Ya (Meikarta). Kami menduga ada transaksi terkait proses perizinan properti di Bekasi,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan saat dikonfirmasi awak media, Senin (15/10/2018). Dalam operasi tangkap ...

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyegelan di kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi. Kasus apa? “Penyegelan di Pemkab Bekasi dilakukan oleh tim KPK,” ujar Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, Senin (15/10/2018). Febri mengatakan, tim KPK telah turun ke lapangan sejak Minggu 14 Oktober kemarin. Namun, dia belum menyebutkan perkara apa yang melatarbelakangi penyegelan itu. “Tim KPK ditugaskan sejak kemarin,” ...

BEKASI – Berita terkait penyegelan kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua KPK, Basari Pandjaitan membenarkan adanya penggerebekan di Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Minggu (14/10/2018) sore. “Ya benar soal penyegelan di kantor PUPR Kab. Bekasi oleh KPK,” singkatnya melalui Whatsapp. Namun dengan demikian, ia enggan menjelaskan terlalu mendalam terkait kasus ini. Hingga berita ...

BEKASI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segel empat ruangan kerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi. Keempat ruangan yang disegel lembaga antirasuah itu adalah ruang kepala dinas, ruang kepala bidang tata ruang, ruang kepala bidang bangunan umum, dan ruang sekretariat. Keempat ruangan itu disegel KPK, Minggu (14/10/2018) sekitar pukul 17.00 WIB. Namun begitu, tak ada satupun ...

CIREBON – Kabarnya, paripurna pengesahan APBD perubahan jadwalnya dipecepat. Pasalnya jadwal sebelumnya rapat paripuna kaitan pengesahan APBD perubahan itu akan dilaksanakan esok hari pukul 13.30 Wib. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H Mustofa SH saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon selulernya membenarkan bahwa paripurna pengesahan APBD perubahan dipercepat. Pasalnya, aku Jimus sapaan akrabnya Mustofa tersebut mengaku karena pembahasannya telah tepat waktu. “Pembahasannya ...