Operasi Senyap KPK, Bupati Bekasi Terjaring OTT

BEKASI – Malam di Kabupaten Bekasi mendadak menjadi sorotan nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bergerak senyap. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di wilayah tersebut, KPK mengamankan sejumlah pihak, termasuk Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

Kabar penangkapan itu dikonfirmasi langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Peasetyo. Kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat, Budi membenarkan bahwa Ade Kuswara menjadi salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

“Benar, salah satunya,” ujar Budi singkat.

Saat ini, Ade Kuswara Kunang masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK. Proses klarifikasi dan pendalaman materi terus dilakukan sejak OTT berlangsung.

“Benar, masih dilakukan pemeriksaan di dalam,” lanjut Budi.

Sebelumnya, KPK telah mengonfirmasi bahwa pihaknya melakukan serangkaian OTT di Kabupaten Bekasi. Hingga pukul 21.00 WIB, tercatat sepuluh orang telah diamankan. Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak tersebut, termasuk Ade Kuswara.

Penangkapan ini menambah daftar panjang operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Rangkaian OTT tersebut mencerminkan fokus lembaga antirasuah dalam membongkar praktik korupsi di berbagai sektor dan wilayah.

Pada Maret 2025, KPK memulai OTT dengan menjaring anggota DPRD serta pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.

Selanjutnya, pada Juni 2025, KPK mengungkap dugaan suap proyek pembangunan jalan yang melibatkan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara serta Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Operasi berlanjut pada 7–8 Agustus 2025, ketika KPK melakukan OTT secara serentak di Jakarta, Kendari (Sulawesi Tenggara), dan Makassar (Sulawesi Selatan). Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah di Kolaka Timur.

Tak berselang lama, pada 13 Agustus 2025, KPK kembali bergerak di Jakarta dalam perkara dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

Pada 20 Agustus 2025, operasi tangkap tangan menyasar dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu.

Gelombang OTT terus berlanjut hingga akhir tahun. Pada 3 November 2025, KPK menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025.

Kemudian, 7 November 2025, giliran Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, yang diamankan. Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di RSUD dr. Harjono Ponorogo, serta penerimaan lainnya atau gratifikasi.

Pada 9–10 Desember 2025, KPK menangkap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya terkait dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.

Terakhir, pada 17–18 Desember 2025, KPK melakukan OTT di Tangerang. Dalam operasi ini, penyidik menangkap seorang jaksa, dua pengacara, serta enam pihak swasta. Dari tangan para pihak tersebut, KPK menyita uang tunai sebesar Rp900 juta.

Kasus OTT di Bekasi kini menjadi mata rantai terbaru dalam rangkaian panjang pemberantasan korupsi sepanjang 2025. Publik menanti langkah lanjutan KPK, khususnya penentuan status hukum para pihak yang telah diamankan.