8 Ribu Nelayan di Kabupaten Cirebon Bakal dapat Asuransi

CIREBON – Sebentar lagi seluruh nelayan Kabupaten Cirebon akan sedikit berbangga hati, pasalnya Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislakan) mendapatkan kuota asuransi yang diperuntukan untuk para nelayan se-Kabupaten Cirebon.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Muhidin mengatakan pihaknya mendapatkan kuota untuk asuransi dari dana APBN ini sebanyak 8000 jiwa yang diperuntukan untuk nelayan yang ada diKabupaten Cirebon. Dan untuk saat ini data yang sudah tercatat pada Dinas Kelautan yaitu sebanyak 1500 jiwa.

“Kita masih terus mendata seluruh nelayan yang ada diKabupaten Cirebon, Alhamdulillah untuk saat ini sudah ada 1500 nelayan yang tercatat di kita, “kata Muhidin, Selasa (26/9/2016).

Dikatakan Muhidin, dipenghujung waktu akhir tahun 2016 ini pihaknya dipercaya oleh asuransi yaitu Jasindo dan dibiayai murni dari dana APBN untuk para nelayan ini tidak dipungut biaya dan tanpa membayar premi pada setiap bulannya.

“Untuk para nelayan ini hanya cukup menunjukan identitas diri seperti KTP dan kartu nelayan untuk bisa mendapatkan asuransi, dan perlu digaris bawahi bahwa nelayan ini tidak dipungut biaya sepeserpun untuk mendapatkan asuransi dan setiap bulannya pun tidak ada tagihan premi alias gratis total, “jelas Muhidin.

Nantinya, kata dia, apabila nelayan ini meninggal ditengah laut maka akan mendapatkan asuransi sebesar 200 juta, apabila meninggal dalam perjalanan atau meninggal di rumah sakit maka akan mendapatkan asuransi sejumlah 160 juta. “Nah apabila nelayan ini cacat permanen maka pihak asuransi akan mengeluarkan dana asuransi sebesar 100 juta dan ini dibiayai oleh dana APBN, “lanjutnya.

Masih dikatakan Muhidin, apabila nelayan tersebut belum memiliki kartu nelayan maka Dinas akan membantu untuk membuatkan kartu nelayan. “Tetapi dengan catatan, yang akan dibuatkan kartu nelayan ini adalah yang benar-benar murni nelayan bukan yang lain, nanti kita lihat keabsahan data nelayan ini dari KTP dari sisi pekerjaannya dan juga diperkuat data yang ada desa yang bersangkutan, “pungkasnya. (gfr)