Tag Archives: Inspektorat

BANDUNG – Sekretaris Daerah (Sekda)  Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa mengatakan pemeriksaan oleh BPK RI untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilakukan lebih awal. Sebelum laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2018 selesai sesuai aturan perundangan, selesai penyusunan paling lambat 31 Maret 2019. “Alhamdulillah sekarang tanggal 6 Februari 2019, sudah mulai entry briefing untuk pemeriksaaan pendahuluan terhdap pemeriksaan tersebut. Sehingga dengan demikian ...

CIREBON – Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon bakal panggil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPDSM) dan Inspektorat dalam waktu dekat ini. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Junaedi ST. Seharusnya BKPSDM maupun Inspektorat selaku OPD yang memiliki kewenangan berkaitan dengan kedisiplinan pegawai negeri sipil (PNS) sudah lalai akan tugasnya yaitu tidak melakukan pemeriksaan atau pembinaan ...

CIREBON – Mantan Camat Karangsembung Kabupaten Cirebon yang sekarang menjabat Sekretaris Satpol PP Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi yang pernah tersandung kasus mengarahkan para Kuwu-kuwu se-Kecamatan Karangsembung untuk mendukung salah satu pasangan calon pada pemilihan bupati dan wakil bupati Cirebon Juni 2018 lalu ternyata masih leluasa tanpa ada pemeriksaan atau sanksi yang diberikan kepada pejabat aparatur sipil negara tersebut. Padahal jelas-jelas ...

CIREBON – Salah satu koordinator Forum Aktivis Cirebon Raya (Famcira) Ivan Maulana kembali menyoroti terkait seorang Kepala Dinas yang melakukan dan mengarahkan politik praktis untuk memuluskan langkah Bupati Cirebon untuk maju dalam perhelatan Pemilihan Bupati Cirebon pada tahun 2018 mendatang. “Pengawasan dari pihak Legislatif dan tindakan dari Inspektorat selaku pengawas Dinas Kabupaten Cirebon mana, kok belum ada tindak lanjutnya, “kata ...

CIREBON – Inspektorat diminta untuk lebih bertaring lagi dalam melakukan pengawasan internal pemerintahan. Hal itu sesuai dengan UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Politik Kemendagri, Prod DR Zudan Arif Fakrulloh SH MH mengatakan, undang-undang tersebut diterbitkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dialami oleh PNS.