Kab Cirebon Dikepung Banjir, Harusnya Bupati Nyurati BBWSCC

CIREBON – Intensitas hujan lebat yang mengguyur wilayah III Cirebon setiap hari. Imbasnya Kabupaten Cirebon yang notabene adalah dataran rendah pasti mendapat kiriman air yang melimpah dari wilayah hulu atau Kabupaten Kuningan.

Belum lagi, sungai-sungai yang kewenangannya ada pada BBWSCC posisi senderan atau tanggul-tanggulnya tidak lagi mampu menahan debit air yang begitu deras dan melimpah. Yang mengakibatkan luapan dari sungai Cisanggarung kewenangan BBWSCC tumpah kepermukinan yang mengakibatkan terjadinya banjir dimana-mana.

Wakil Ketua komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Sofwan ST mengatakan pemerintah daerah harus pro aktif, sementara sejauh ini Pemerintah Kabupaten Cirebon kurang komunikasi baik dengan provinsi maupun pusat. “Harusnya kepala daerah kita ini meminta ke Provinsi dan Pusat kaitan penanganan banjir di Cirebon yang terjadi setiap tahunnya. Kita tidak menyalahkan dinas karena suratnya kan harus dari bupati,” katanya.

Lanjut politisi Partai Gerindra ini, jika Pemerintah Kabupaten Cirebon acuh maka kedepan akan semakin parah. Sebab setiap tahun pemukiman terus berkembang, ditambah pendangkalan sungai serta berkurangnya resapan air. “Jadi yang turun harusnya itu pemerintah pusat untuk penangananya. Karena persoalan Cisanggarung ini kewenangan BBWSCC tidak bisa daerah yang menangani, jadi solusinya kepala daerah atau bupati menyurati,” terangnya.

Diakuinya salah satu solusi yang harus diambil selain normalisasi sungai, meninggikan tanggul semua sungai juga harus tersedianya rekayasa. “Selama ini yang banjir sisi selatan pantura tidak bisa mengalir ke utara karena ada jalan raya. Harus membuat banyak crossing di titik banjir yang terhalang pantura supaya cepat surut. Yang terjadi saat ini kan banjir dipemukiman lama surutnya, karena tidak ada sodetan,” pungkasnya. (gfr)